Merauke, fajarpapua.com
Mahasiswa Papua Selatan asal Kabupaten Merauke, Mappi, Asmat dan Boven Digoel di Jayapura menolak mekanisme pencalonan pasangan bupati dan wakil bupati se-Papua Selatan yang notabene didominasi oleh calon-calon berketurunan Papua maupun Non Orang Asli Papua (OAP).
Penolakan tersebut disampaikan dalam orasi damai yang berlangsung di Asrama Mahasiswa Merauke, Padang Bulan, Jayapura, Senin (10/8).
Dalam orasi damai tersebut sebagaimana yang diliput wartawan Fajarpapua.com wilayah Merauke, para mahasiswa secara kompak mengeluarkan sebuah petisi yang berisi tuntutan moral penolakan para calon bupati dan wakil bupati yang berasal dari warga keturunan Papua dan Non Asli Papua.
Petisi tersebut kemudian diserahkan kepada Majelis Rakyat Papua (MRP) untuk ditindaklanjuti kepada para pasangan calon yang bersangkutan.
Hadir memberikan pandangannya terkait itu, anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Perwakilan Adat Anim Ha, Albert Mouyen selaku representasi dari lembaga adat masyarakat Papua.
“Saya diundang hadir bersama-sama mahasiswa untuk melihat para calon bupati-wakil bupati Kabupaten Merauke yang pada umumnya peranakan bahkan pasangannya ada yang Non Asli Papua,” ujar Albert Mouyen kepada awak media ini di sela-sela aksi orasi damai, kemarin.
Albert menilai mekanisme pencalonan bupati-wakil bupati di Papua Selatan memang tidak mengakomodir semangat Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang mengumandangkan keberpihakan terhadap orang asli Papua (OAP). Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam tuntutan aspirasi mahasiswa dalam petisi.