Timika, fajarpapua.com
Dua lembaga adat di Kabupaten Mimika, Lemasko dan Lemasa, meminta karyawan PT Freeport Indonesia menghentikan aksi demonstrasi. Kepada managemen PTFI, kedua lembaga suku asli itu berharap agar tetap mengedepankan sisi kemanusiaan dalam setiap pengambilan kebijakan.
Direktur Lemasko, Gregorius Okoare kepada wartawan, Kamis (27/8) meminta managemen PTFI dan karyawan agar mengikuti anjuran pemerintah tentang protokol kesehatan. Karyawan tidak perlu berdemonstrasi dalam menyalurkan ketidakpuasan terhadap kebijakan perusahaan.
“Memang harus diakui karyawan sudah 5-6 bulan tidak pernah kunjungi keluarga. Mereka jenuh dan stres karena tidak ada waktu buat keluarga baik yang di Timika maupun di luar,” ungkap Gerry.
Karenanya, dia berharap managemen PTFI harus memberlakukan aturan yang sama seperti pemerintah terapkan dalam menjalankan roda organisasi.
“Kami pahami kalau yang turun ratusan orang memang tidak susah, tapi karena sudah ribuan karyawan pada masa pandemi ini protokol kesehatan harus diterapkan dimana menjaga jarak itu penting,” tuturnya.
Menurut dia, aturan menjaga jarak diterapkan bukan hanya di Timika tapi seluruh dunia.
“Jadi saya minta tidak usah demo, karena hadirnya perusahaan ini memberikan manfaat bagi semua orang. Seperti manfaat buat masyarakat, dunia usaha baik dari segi kesehatan, ekonomi, pemberdayaan masyarakat, pendidikan. Karyawan mari sama-sama ikut aturan dari pemerintah dan perusahaan,” ajaknya.
Dijelaskan, PTFI perlu mengatur jadwal kunjungan atau cuti bagi pekerja yang ingin mengunjungi keluarga. Apalagi cuti adalah hak karyawan.
“Kami pahami betul itu hak karyawan, banyak yang gelisah, stres karena berbulan-bulan tidak turun berkunjung. Sekali lagi mohon pengertian dan kesabaran dari karyawan,” bebernya.
Sedangkan Direktur Lemasa, John Beanal menilai aksi mogok karyawan di Tembagapura berdampak pada perusahaan, pekerja, pemerintah, lembaga, masyarakat dan para pihak yang ada di Timika.
“Sikap Lemasa intinya minta setiap kebijakan tidak merugikan semua pihak, dan semua wajib menjaga keamanan dan keberlangsungan perusahaan ini, serta taat pada aturan yang berlaku di negara kesatuan Republik Indonesia,” harapnya.
