Timika, fajarpapua
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Mimika melengkapi berkas administrasi pegawai honorer pada Rabu (30/9).
Kelengkapan berkas administrasi dari setiap pegawai honorer sebagai syarat dan tertib adminstrasi agar tidak ada honorer siluman masuk yang hanya mengantongi SK kepala OPD.
“Syarat kelengkapan berkas ini selain ijazah terakhir dan syarat umum lainnya termasuk SK Bupati Mimika. Diharapkan setiap berkas yang dibawah Kasubag Kepegawaian dari masing-masing OPD sudah ada SK Bupati dan mereka semua adalah honor Pemkab Mimika,” ujarnya.
Dikatakan syarat kelengkapan berkas dalam rangka tertib administrasi bahwa honorer yang sudah masukan berkas benar-benar honorer Pemkab yang sah, demikian keterangan beberapa pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Mimika dalam kesibukan mengurus kehadiran pegawai dari masing-masing OPD, Rabu.
Menurut mereka, penyerahan berkas dilakukan secara kolektif oleh Kasubag Kepegawaian. Badan Kepegawaian tidak menerima berkas secara pribadi dan perorangan.
“Berkas itu dikumpulkan oleh OPD, distrik dan kelurahan masing-masing kemudian diserahkan ke Badan Diklat oleh Kasubag Kepegawaian OPD, Distrik atau kelurahan,” ungkapnya.
Dikemukakan, di sekitar lingkungan Kantor Badan Kepegawaian sudah tersedia beberapa tempat dan dilengkapi meja untuk menerima berkas dari semua OPD, Distrik dan kelurahan.
Informasinya Rabu (30/9) adalah hari terakihir semua OPD, distrik, kelurahan menyerahkan berkas administrasi pegawai hononer mereka.
Seperti disaksikan Fajar Papua, terlhat kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengawal Kasubag Kepegawaiannya saat menyerahkan dokumen honorer.
Terlihat juga Kesbangpol, BPBD, Bagian Humas Pemkab dan beberapa OPD turut menyerahkan berkas pegawai honorer mereka.
Sejak pagi hingga pukul 11.00 Wit Kantor Badan Kepegawaian di jalan poros SP 5 dipadati pegawai dan para Kasubag.
Masing-masing OPD, distrik dan kelurahan sudah dibagi per-kelompok dengan penanggungjawab masing-masing.
Setiap OPD yang datang tinggal melihat papan pengumuman OPD-nya ada di kelompok berapa dan siapa pegawai Badan Kepegawaian sebagai penanggungjawab.
Sekretari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Mimika, Yulianus Piligame, tidak bersedia memberikan komentar kepada media karena adanya kebijakan satu pintu yakni melalui kepala badan.
Sedangkan kepala badan dikhabarkan ada di luar kantor melaksanakan tugas berkaitan dengan persoalan kepegawaian dan pengembangan SDM.(aka)
