Timika, fajarpapua.com
Dalam satu minggu terakhir, warga Mimika dihebohkan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Disperindag dan Dinas Kesehatan Mimika.
Bukan prestasi yang membuat dua organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkup Pemda Mimika menjadi bahan pembicaraan warganet dan netizen, tetapi kebijakan dua instansi ini dinilai merugikan warga.
Seperti ramai diberitakan, pada awal Minggu ini Disperindag Mimika berdasar surat Bupati, berencana melakukan relokasi seluruh PKL dan UKM yang berjualan di pelataran toko dan pinggir jalan ke Pasar Sentral.
Kebijakan ini dirasa sangat merugikan pelaku UKM dan juga warga yang nantinya akan mengeluarkan biaya lebih jika hendak berbelanja.
Bahkan kebijakan pemindahan tersebut ditakutkan akan mengakibatkan banyak PKL yang mempunyai cabang usaha di beberapa titik akan memberhentikan karyawan.
Pemindahan itu akan berdampak pada omset yang pasti turun drastis.
“Saat ini saya mempekerjakan 15 orang di 5 cabang yang tersebar di kota Timika. Bagaimana mungkin ke 5 cabang ini kami satukan di satu tempat. Jika itu benar dilakukan otomatis omset akan menurun drastis dan juga saya terpaksa akan memangkas jumlah pekerja,” beber seorang pedagang, JN.
Kontroversi Kebijakan Rapid Tes Dinkes
Belum redah kegaduhan yang dibuat Disperindag soal relokasi, Dinkes Mimika mengeluarkan kebijakan atau atau aturan soal Rapid Test yang membuat warga meradang.
Bagaimana tidak, kebijakan yang mengharuskan warga yang melakukan perjalanan untuk melakukan Rapid Test di fasilitas kesehatan milik pemerintah.
Selain itu, Dinkes Mimika juga melarang fasilitas kesehatan dan klinik swasta melakukan layanan Rapid Tes, sehingga menimbulkan tanda tanya besar warga.
Hal ini Seperti yang diungkapkan oleh akun Facebook, @hardykuil yang mempertanyakan kebijakan tersebut. “Pak reynold ubra yg terhormat,
Bapak keluarkan surat ini tujuannya apa??
Apakah pelayanan di Puskesmas lebih baik dan terjangkau harganya dibandingkan klinik swasta yg ada d Timika??
