Timika, fajarpapua.com – Pembenahan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Mimika masih jauh dari harapan. Munculnya “bupati-bupati kecil” di lingkungan pemerintahan menyebabkan banyak kebijakan yang melahirkan ketimpangan.
Salah satu fakta yang kini terjadi, sejumlah oknum pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mengangkat honorer baru yang diduga memiliki hubungan kekeluargaan (nepotisme) baik dengan pimpinan OPD tersebut, maupun titipan oknum pejabat penting di Mimika.
Anggota DPRD Mimika, Drs Leonardus Kocu pada reses di SP 4, Rabu (18/11), mengatakan Pemkab Mimika melalui Badan Diklat perlu memprioritaskan pemberkasan honorer yang sudah lama mengabdi di sejumlah instansi Pemkab Mimika.
Selain itu juga pengangkatan honorer jadi CPNS harus mengutamakan kapasitas dan kapabilitas seseorang.
‘”Sekarang yang terjadi di OPD, kepala OPD baru juga ada honor baru. Tenaga honor itu entah adik, anak om, anak tanta, adik sepupu jad honor tambah terus tiap tahun. Nanti kita pantau dan kita ingatkan Badan Diklat utamakan yang sudah mengabdi lama di daerah ini,” tegas Leonardus.
Sementara salah seorang honorer, Dasuki, meminta Leonardus Kocu agar dapat memantau pemberkasan tenaga honor Pemkab Mimika, yang mana ada honorer baru sudah ikut seleksi.
Padahal banyak honorer lama yang mengabadi bertahun-tahun, dan sudah terbukti berjasa bagi Kabupaten Mimika.
“Tolong pak dapat berjuang ke Pemkab agar pengangkatan PNS harus prioritas mereka yang mengabdi lama, baik di Pemkab, petugas pusekesmas, dan tenaga guru. Timika ada banyak honor yang baru masuk, dan mereka – mereka itu saat test PNS pasti lolos, karena koneksi dan jaringan mereka luas sehingga mereka mudah saja,” kata Dasuki.
Dia mengakui sudah lama tinggal di Timika, dan kegitannya sehari-hari sebagai tenaga honor. Bahkan dia sudah tujuh tahun sebagai honorer.
“Kami yang sudah lama mengabdi tahu seluk beluk bekerja di pemerintahan. Saya bekerja di Kelurahan Wonosari Jaya sejak masih berstatus kampung,” ujarnya.
Awalnya Dasuki berkerja di Wonosari Jaya sebagai anggota Bamuskam. Setelah kampung itu berubah status menjadi kelurahan, mereka ikut jadi honor kelurahan.
Dasuki juga mengusulkan pembangunan sejumlah jalan di Wonosari Jaya yang belum diaspal.
Selain itu penamaan jalan sebaiknya mengangkat nama pahlawan, tokoh-tokoh yang berjasa di Papua, juga nama-nama Flora dan Fauna yang ada di Papua.
Sedangkan warga lainnya, Aris Widuri meminta anggota DPRD Mimika dapat memperjuangkan pembangunan masjid Baiturahman SP 4, Kelurahan Wonosari Jaya. Mesjid lama terlalu kecil dan sudah tua sehingga tidak mampu menampung jemaah yang jumlah bertambah banyak.
Masjid SP 4 juga sudah rapuh, sehingga jemaah muslim wilayah itu sudah membangun masjid baru yang masuk tahap fondasi dan pancang tiang.
“Kami sudah siapkan proposal biaya pembangunannya sebesar Rp 24 miliar. Jika dewan tidak keberatan mohon perjuangkan proposal kami ini di Pemkab Mimika agar kami bisa dibantu,” kata Aris yang juga sebagai honor di SD Yayasan Hidayahtullah, kilo 8 Timika.
Dengan perkembangan jemaah yang terus bertambah mereka juga butuh fasilitas perpustakaan dan fasilitas pendidikan lainnya.
“Harapan kami generasi muda Islam Wonsari Jaya dapat belajar memperdalam ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum lainya demi masa depan mereka dan negara,” pungkasnya lagi.
