Timika, fajarpapua.com – Setelah ditunggu sekian lama akhirnya Pengurus Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) Kabupaten Mimika sah terbentuk pasca dikeluarkannya SK oleh Pengprov POBSI Papua. SK bernomor 64/SKEP/POBSI-Papua/XII/2020 itu menunjuk Rocky Patinama sebagai ketua.
Penting untuk diketahui, SK tertanggal 31 Desember itu keluar setelah Pengprov Papua menyurati KONI Mimika sebanyak dua kali meminta klatifikasi terkait belum dikeluarkannya rekomendasi.
Surat pertama dengan nomor : 07/POBSI-PAPUA/I/2020 tanggal 27 Januari 2020, dan surat kedua nomor : 57/POBSI-PAPUA/XI/2020 tanggal 11 november 2020 tentang permintaan klarifikasi permohonan rekomendasi KONI Kabupaten Mimika.
Ketua POBSI Mimika terpilih Rocky O Patinama saat menggelar jumpa pers didampingi Sekum POBSI Mimika Agus Salim Nuhuyanan dan Waket I Bidang Binpres Ledrik Pattikayhatu mengatakan, pihaknya telah menerima SK kepengurusan POBSI Mimika tanggal 31 Desember 2020 setelah kurang lebih 1 tahun Pengprov POBSI Papua menunggu rekomendasi dari KONI Mimika sebagai salah satu syarat.
“Kami (Pengurus POBSI Mimika) menggelar jumpa pers terkait telah diterbitkan SK Kepengurusan POBSI Mimika periode 2020 – 2024, adapun SK yang diterbitkan ini seharusnya bersamaan dengan dilaksanakannya muskab pada tanggal 20 Juni 2019, atau satu minggu setelah muskab kami menyerahkan hasil muskab ke KONI Mimika untuk mendapat rekomendasi dari mereka (KONI),” kata Rocky, di Jalan Budi Utomo, Senin (4/1).
Ia menjelaskan, sebagai syarat dikeluarkan SK, pengurus POBSI Mimika terpilih tetap menunggu, namun rekomendasi dari KONI Mimika tidak kunjung keluar. Oleh karena itu, pengurus POBSI Mimika terpilih mengadu ke Pengprov POBSI Papua, yang mana Pengprov telah dua kali menyurati KONI Mimika meminta klarifikasi, namun tidak ada balasan, begitu juga surat kedua.
“Dan sesuai persyaratan dari Pengprov POBSI se-Papua wajib melampirkan rekomendasi. Sejalan dengan itu sampai Desember 2020 kami tidak dapat rekomendasi dari KONI tanpa alasan yang jelas. Dasar itu kami mengadu ke induk organisasi Provinsi terkait rekomendasi yang tidak dikeluarkan, lahirlah surat pertama dari Pengprov kepada KONI Mimika untuk meminta klarifikasi terakhir belum dikeluarkan rekomendasi, namun tidak ada jawaban. Karena belum dapat surat klarifikasi Oktober 2020 saya ketemu dengan Pengprov bahkan PB POBSI untuk koordinasi tentang kepengurusan POBSI Mimika yang belum mendapat rekomendasi. Hasil koordinasi Pengprov POBSI diminta menyurati KONI Mimika untuk meminta klarifikasi. Kalaupun tidak ada klarifikasi maka Pengprov POBSI akan mengambil langkah untuk menerbitkan SK kepengurusan POBSI Mimika,” jelasnya.
