Ketiga, soal pembiayaan berobat warga binaan, Daud menuturkan langkah pertama yang harus dilakukan Kalapas Timika adalah harus bersurat secara resmi ke Bupati Mimika.
“Kemudian berdasar surat itu, Pemda Mimika akan menilai membantu atau tidak dalam mengalokasikan anggaran untuk berobat warga binaan yang sakit,” jelasnya.
Namun Daud berpendapat, Pemda Mimika harus membantu karena karena warga binaan juga warga Mimika.
Terkait ini, Komisi A kata Daud, akan berkunjung ke Lapas Timika dalam waktu dekat. Selain itu, dewan berjanji akan berkoordinasi dengan Bupati dan Wakil Bupati serta OPD terkait agar dapat mendorong anggaran untuk kebutuhan dasar di Lapas Timika. (mar)
