Peran Media, Antara Keinginan Pemerintah dan Harapan Masyarakat Mimika

by -
Media gathering
Sekda Michael Gomar menyampaikan sambutan saat media gathering.
Hironimus Kiaruma
Pemerhati Kebijakan Publik

SETELAH Michael Gomar, Sekda Mimika mengadakan acara bertajuk “Media Gathering” beberapa hari lalu, menarik untuk mencermati pola hubungan seperti apa yang pemerintah (Pemkab Mimika) inginkan dengan semua media di Timika, sehingga dapat mengambil manfaat dari pemberitaan media-media tersebut.

Apakah media hanya akan dijadikan sebagai sarana untuk sekedar mengampanyekan capaian-capaian pemerintah atau lebih dari itu media juga tetap menjadi sarana bagi pemerintah untuk mendengarkan masukan atau kritik dari masyarakat.

Inisiasi Media Gathering ini patut diapresiasi sebagai bentuk pengakuan pemerintah terhadap peran media dalam mendukung jalannya roda pemerintahan. Fakta menunjukkan bahwa Pemkab Mimika beberapa waktu belakangan ini berlaku layaknya sebagai “oposan” terhadap media.

Ini kontradiktif karena sebagai salah satu pilar demokrasi, seharusnya media-lah yang menjadi oposan terhadap eksekutif.

Tidak jarang kita mendengar pejabat-pejabat di lingkaran kekuasaan mengkritik pemberitaan media atau bahkan mengancam “menertibkan” media yang kerap mengungkap fakta-fakta yang merugikan kepentingan kekuasaan.

Tidak jarang juga terdengar ada kalimat seperti ini “Pemerintah tidak bisa fokus kerja jika terlalu bising”. Pernyataan seperti ini sangat disayangkan karena kebisingan media adalah salah satu ciri khas negara demokrasi, sementara kesunyian adalah ciri khas negara otoritarian.

Saya melihat pesan yang ingin disampaikan Pemkab Mimika, khususnya Bupati Mimika dalam penunjukkan Michael Gomar sebagai Sekda definitif Kab Mimika adalah Beliau ingin kembali menuai dukungan publik. Bupati membutuhkan figur yang mampu menterjemahkan dan meng-komunikasikan pikiran-pikirannya kepada masyarakat melalui media.

Sebelumnya, memang ada beberapa staf khusus yang diangkat Bupati untuk melakukan hal seperti ini namun nyatanya para staf khusus tersebut hanya bersuara kencang di awal, kemudian melempem di belakang karena mungkin saja tidak ada konsep baku tentang bagaimana merawat legitimasi kekuasaan melalui komunikasi public yang efektif.

BACA JUGA:  Gaji Ratusan ASN Pemda Mimika Terancam Diblokir, Pekan Depan Sekda Gomar Mulai Kirim Surat Panggilan

Pasca dilantiknya Sekda definitif, euforia publik masih terasa – yang dapat dimaklumi setelah beberapa lama terjadi kekisruhan terkait Penjabat Sekda Kab Mimika. Dan yang paling penting adalah figur yang dipilih relatif dapat diterima oleh semua pihak, terutama pihak-pihak yang selama ini berseberangan dengan Bupati.

Dalam konteks hubungan antara Pemerintah dengan media setelah dilaksanakannya Media Gathering ini, masyarakat tentu berharap agar media yang merupakan benteng terakhir demokrasi, tidak boleh “tunduk” pada kekuasaan.

Media harus netral, sebagaimana hakekat media itu sendiri sebagai salah satu pilar demokrasi yaitu menjaga keseimbangan sistem ketatanegaraan.

Merujuk pada Teori Segitiga Kekuasaan yang dikemukakan oleh Maxwell yang terdiri dari Komunikasi, Pengakuan, dan Pengaruh; seorang penguasa, secara naluriah tentu berkeinginan menancapkan hegemoninya demi melanggengkan kekuasaannya.

Media menjadi sarana komunikasi untuk memperoleh pengakuan dari masyarakat akan capaian-capaian yang sudah diraih. Jika sudah ada pengakuan, maka tidak sulit untuk menanamkan pengaruh kepada masyarakat. Dalam hal ini, media memainkan peran yang sangat penting apalagi di era digital seperti saat ini.

Jika pemberitaan media satu arah, hanya mengkomunikasikan apa yang menjadi keinginan penguasa maka ini akan menjadi awal matinya demokrasi. Sebaliknya, jika pemberitaan media dua arah, mengkomunikasikan keinginan penguasa sekaligus menjadi sarana ekspresi masyarakat terhadap penguasa maka demokrasi akan tetap terawat baik.