"Silahkan datang ke Inspektorat untuk menginput data harta kekayaan mereka sebagai penyelenggara negara kepada KPK. Kalau butuh bantuan, para inspektur dan petugas kami akan memandu dan membantu," tegasnya.
Sihol menegaskan, setidaknya para pejabat di lingkup Setda Mimika secara keseluruhan bisa melaporkan harta kekayaan mereka pada tahun anggaran 2020.
"Sedangkan soal pejabat yang meninggal dan non job, pihak inspektorat sudah melaporkan ke KPK," tutupnya. (mar)
