Jika Pemda Kabupaten Mimika berani mengambil opsi tersebut yaitu dengan hanya menanggung Tunjangan Perumahan untuk 10 anggota dewan, maka akan terjadi penghematan anggaran yang bisa dialokasikan untuk kepentingan masyarakat.
Pertanyaannya sekarang, Beranikah Pemda Kabupaten Mimika mengambil langkah sesuai ketetapan Pasal 16, PP Nomor 18 Tahun 2017?
Dan apakah anggota DPRD Mimika mau dan legowo menerima jika Pemda Kabupaten Mimika mengambil keputusan itu?
Jawabannya memang sulit untuk dikemukakan, apalagi jika masih ada sikap Simbiosis Mutualisme dalam setiap pengambilan keputusan
Di sisi lain pemerintah daerah sangat membutuhkan "Restu" dewan dalam memutuskan anggaran dan arah prioritas pembangunan.
Sementara disisi lain, terkadang kebutuhan anggaran dilingkungan dewan juga sering dimanfaatkan sebagai alat bergaining atau alat tawar untuk mendapatkan "Restu" tersebut.
Saat ini kita hanya berharap kepada kemauan baik eksekutif maupun legislatif dalam menciptakan efisiensi anggaran daerah dengan mengedepankan kepentingan rakyat sebagai dasar pengambilan keputusan.
Karena selama itu tidak terjadi, maka tidak perlu heran jika setiap nafas anggaran yang terkandung dalam APBD tidak maksimal pemanfaatannya untuk masyarakat. *
