Arman menyebut perlu ada evaluasi menyangkut dana otsus. Dia tak masalah kenaikan dana otsus menjadi 2.25 persen.
Namun, dia mengingatkan selama 20 tahun terakhir pemberian dana otsus pada Papua dan Papua Barat tidak terlalu berdampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di Papua.
Hal itu tergambar dari Indeks Pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat yang jauh lebih rendah dari daerah lain secara nasional.
“Pemerintah pusat harus punya evaluasi yang akuntabel terkait penggunaan dana otsus. Dalam revisi UU Otsus Papua, harus ada norma yang memberikan kewajiban bagi pemerintah pusat agar ada instrumen pengawasan dan evaluasi dana otsus,” tegas dia.
Komponen lain yang perlu dilihat dan dimasukkan dalam revisi UU Otsus soal perdasus dan perdasi yang merupakan aturan dari acuan pelaksanaan UU Otsus di Papua. Dia menilai perlu ada eksekutif review terhadap kualitas perdasus dan perdasi tersebut.
“Pada akhirnya kita akan melihat apakah dengan revisi ini menjawab kebutuhan masyarakat Papua atau hanya kepentingan pemerintah pusat,” tutur Arman. (is/all)
