Timika, fajarpapua.com – Sebanyak empat kampung di Kabupaten Mimika hingga kini belum menyerahkan dokumen penyerapan anggaran dana desa ke Kementerian Desa RI.
Padahal dalam waktu dekat Kementerian Desa akan menyerahkan dokumen tersebut ke Kementerian Keuangan untuk penentuan pagu anggaran tahun 2022 mendatang.
Tenaga Ahli PMD Kabupaten Mimika, Aris Mandila kepada wartawan di BLK Kampung Nawaripi, Jumat (2/6) mengatakan, di Mimika alokasi dana desa terdiri dari tiga sumber dana yakni DD yang bersumber dari APBN, ADD dari APBD Mimika dan bagi hasil pajak.
Untuk alokasi dana desa tahun ini sebesar Rp 151 miliar dibagi ke 133 kampung di Kabupaten Mimika dengan alokasi batas terendah sebanyak Rp 600 juta dan alokasi tertinggi Rp 3-6 miliar.
Pencairan dana desa, kata Aris, sesuai aturan dibagi dalam 3 tahapan yakni tahap pertama 40 persen, tahap kedua 40 persen dan tahap ketiga 20 persen.
“Dana desa untuk pencegahan Covid 19 sudah cair 8 persen dari rekening Kementerian Keuangan ke rekening desa (kampung). Dan dalam waktu dekat nanti akan cair untuk 40 persen dimana ada juga porsi untuk pencegahan Covid 19, juga BLT bagi warga,” jelas Aris Mandila.
Soal besar kecilnya dana desa, kata dia, dinilai berdasarkan jumlah penduduk, quota penduduk miskin, jarak tempuh dan afirmasi.
“Jadi ada kampung yang terima sedikit dan ada kampung yang terima banyak karena itu berdasarkan penilaian,” bebernya.
Soal alokasi dia menjelaskan seperti Nawaripi mendapat jatah bagi hasil pajak sebesar Rp 143 juta. Jadi nilai yang diterima cukup besar.
“Dengan jumlah penduduk Nawaripi 12.250 jiwa jadi bisa dihitung berapa nilai yang akan mereka terima mulai tahun ini. Belum lagi kampung diharapkan secepatnya bentuk BUMDes dan usaha yang dikerjakan BUMDes akan menambah pendapatan bagi desa setiap tahun. Dengan hadirnya BLK maka bisa menjadi cikal bakal BUMDes dapat berkembang,” tukasnya.(mar)
