Timika, fajarpapua.com- BPK RI Perwakilan Papua dan Inspektorat Kabupaten Mimika sebaiknya mengumumkan kepada masyarakat jika ada aparat kampung yang nakal dan menyalahgunakan dana desa (DD).
Hal ini karena di daerah ini ada fenomena aparat pemerintah kampung (Pemkam) terutama dari pedalaman yang enggan kembali ke kampung mereka setelah mencairkan dana desa.
“Ada yang tidak pernah naik bahkan berbulan-bulan tinggal di Timika dan itu berarti dana desa sampai ke masyarakat hanya sedikit,” ujar Ketua Komisi C DPRD Mimika, Elminus Mom, SE yang ditemui fajarpapua.com di ruang kerjanya, awal pekan kemarin.
Menurut Ketua DPD Gerindra Mimika ini, jika tahun lalu BPK RI turun dan memeriksa penggunaan dana desa walau itu hanya sampel dari beberapa kampung.
Untuk tahun ini pihaknya berharap pihak terkait harus turun dan memeriksa penggunaan dana desa diseluruh kampung baik di wilayah pegunungan maupun di wilayah pesisir.
Selain BPK, Elminus juga meminta Inspektorat Kabupaten Mimika juga harus turun memeriksa secara transparan dan akuntabel penggunaan dana desa.
“Jangan periksa dan didiamkan. Warga inginkan agar penggunaan Dana Desa diperiksa dan harus diumumkan jika ada aparat kampung yang nakal dan melakukan penyelewengan,” tegasnya.
Dirinya yakin banyak aparat kampung yang nakal dan bermasalah dalam penggunaan dana desa di wilayah mereka masing-masing.
“Tiap tahun selalu ada keluhan dari masyarakat di pedalaman terkait dana desa, karena apa yang aparat kampung sampaikan dalam laporan tidak sama dengan yang terjadi di kampung,” ujarnya.
Elminus memberi contoh misalnya pemerintah kampung di wilayah pegunungan menggunakan dana desa untuk bantuan bibit tanaman dan alat-alat pertanian.
“Dalam laporan dilampirkan ada foto bibit ditanam diatas lahan yang ada pohon kelapa. Padahal di wilayah itu udara dingin dan tidak ada pohon kelapa yang tumbuh. Kalau kebun ada pohon kelapa itu di pantai bukan di gunung. Kalau seperti ini ada indikasi kebohongan dan BPK harus cari tahu lebih dalam soal program ini benar atau tidak jangan-jangan BPK dan Inspektorat ditipu,” urainya.
Mantan Ketua DPRD Mimika ini menegaskan, BPK dan Inspektorat Kabupaten Mimika harus teliti dan jeli dalam pemeriksaan.
“Jika ada indikasi penyimpangan dalam laporan harus disampaikan terbuka dan diproses hukum sehingga ada efek jera pada aparat kampung yang melakukan itu. Kalau Mimika mau maju bersihkan aparat penyelenggara kegiatan termasuk aparat kampung sebagai penyelenggara dan pengelola Dana Desa,” tuturnya.
Sebagai wakil rakyat Elminus menyarankan BPK dan Inspektorat Kabupaten Mimika untuk melakukan audit kampung yang ada di pinggir kota, pesisir, pedalaman hingga pegunungan.
“Apalagi Desember ini pencairan terakhir untuk triwulan terakhir 2021, sebaiknya DPMK, Inspektorat dan Kepolisian bisa pantau dan ikuti aparat kampung salurkan dengan baik atau tidak. Jangan-jangan dana triwulan terakhir ini tidak sampai ke masyarakat yang berhak,” ujar Elminus.(mar)
