“Artinya, dengan tidak mengecilkan kemampuan dan peran paslon-paslon lain. Pada dasarnya dilihat dari figur semua ingin menjadi pemimpin daerah ini, namun saya yakin paslon kami 03 mampu membawa perubahan untuk daerah ini,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPC Gabungan Pengusaha Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) Kabupaten Boven Digoel, Simon Theodorus Tuwok mengajak seluruh pengusaha yang bergabung dalam Asosiasi Gapeksindo di Kabupaten Boven Digoel untuk cerdas dalam melihat dan memilih sosok pemimpin dari ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam PSU, yang memiliki rekam jejak yang baik dan mampu merangkul para pengusaha sebagai mitra kerja dalam membangun daerah ini.
“Kami sudah jenuh dengan Pilbup tanggal 28 Desember 2020 kemarin, yang tidak melahirkan pemimpin. Saya sebagai ketua mengajak rekan-rekan pengusaha, mari kita sebagai pemilih cerdas melihat figur pemimpin yang punya rekam jejak. Jangan memilih hanya kepentingan dan piring makan, nanti kita menyesal untuk kita punya kabupaten kemudian.
“Kami itu mitra dengan pemimpin daerah. Jadi kita akan melihat siapa yang bisa bermitra dengan kami para pengusaha. Kita sebagai pengusaha, kita cuma minta bagaimana Peraturan Presiden (Perpres) nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa diterapkan, sehingga kami benar-benar berperan untuk membangun daerah ini.
“Persoalan politik itu bukan hal yang utama, tetapi bagaimana sekarang kita butuh pemimpin yang bisa membangun komunikasi yang baik antara pengusaha dan pemerintah sebagai mitra. Kita perlu tegakkan aturan yang baik, sehingga semua berpegang pada dasar hukum yang jelas. Kedepan kalau kita bangun ini, 2024 akan lebih baik dari ini,” ungkap Simon.
Dia kembali menekankan, siapapun pemimpin yang terpilih harus mampu membangun kemitraan dan berpegang kepada aturan, agar semua pengusaha bisa memiliki kesempatan yang sama untuk mendapat pekerjaan yang dimandatkan oleh pemerintah daerah. Intinya, sama-sama berpegang pada aturan yang jelas.
“Kuncinya satu bahwa jika tidak ada komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dengan pengusaha, sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan pembangunan yang tidak maksimal sesuai harapan pemerintah daerah dan aturan main.
“Selama ini kemitraan dan komunikasi ini yang belum dibangun dengan baik, aturan belum bisa disepakati sama-sama bahwa mana yang harus kita pakai, ada Perpres 16 atau 17, yang terjadi masih simpang siur. Ini yang menyebabkan banyak pekerjaan pembangunan di daerah ini terbengkalai,” tandasnya. (hrs).
