Pemda Mimika Diminta Perbaiki Catatan Merah BPK, Fraksi Mimika Bangkit Persoalkan Opini WTP

by -
Rapat mendengar pandangan fraksi di DPRD Mimika
Rapat mendengar pandangan fraksi di DPRD Mimika

Mengenai utang pihak ketiga diharapkan Pemkab dapat menjelaskan secara rinci karena hingga saat ini Fraksi PDIP mendapat informasi belum dilunasi.

Kemudian Fraksi Gerindra seperti yang disampaikan ketua fraksinya Muhammad Nurman Karupukaro mengatakan bupati telah mengakui bahwa realisasi anggaran tahun 2020 tidak maksimal karena ada kendala teknis dan non teknis, hal itu akan menjadi bahan masukan, koreksi bagi Pemkab agar tahun berikutnya lebih hati-hati dan teliti dalam pengelolaan anggaran.

Selain itu Fraksi Gerindra mempertanyakan kinerja OPD yang sering menghambat pelaksanaan lelang kegiatan harap dievaluasi oleh bupati.

Dikatakan, tidak tercapainya APBD 2020 sebesar Rp 3,7 triliun bisa saja disebabkan karena perusahaan daerah (Perusda) yang sudah memiliki saham PTFI melalui BUMN nasional Inalum hingga hari ini belum ada kabar Pemkab mendapat pembagian saham tersebut.

Fraksi PKB seperti yang disampaikan Ketua Fraksinya Miler Kogoya menuturkan, Fraksi PKB menerima laporan LKPJ dan Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan (PP APBD 2020). Karena ini sesuai dengan amanat UU No 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Pemda) dan UU tentang keuangan dan aturan turunan lainnya.

LKPJ dan PP APBD 2020 kata Miler,
merupakan laporan program Pemkab dengan berpedoman pada RPJMD, visi misi dan lain sebagainya.

FPKB memberi penilaian terhadap LKP berdasarkan kajian yang mengacu pada RPJMD.

LKPJ 2020 merupakan realisasi program kerja keras Pemkab untuk kesejahteraan masyarakat.

BACA JUGA:  Drainase Jalan Petrosea Senilai 86,3 Miliar Harus Selesai Desember 2021, PT Osato Terancam Diblacklist Jika.....

FPKB, jelas Miler, memberi atensi bahwa perlu memperhatikan beberapa bencana yang di Timika.

Soal pencapaian anggaran yang tidak maksimal diharapkan Pemkab dapat menjelaskan secara rinci.

Fraksi Mimika Bangkit seperti disampaikan Ketua Fraksinya, Leonardus Kocu mengapresiasi bupati dan wakil bupati yang dengan jujur menyampaikan kendala-kendala yang menghambat realisasi APBD tahun 2020. Serta pencapaian visi misi bupati dan wakil bupati yang dirumuskan dalam program kerja tahun 2020 serta usul saran partai politik.

Pemkab juga harus menjelaskan mengapa realisasi pendapatan 28 persen tidak sesuai rencana karena melenceng terlalu jauh. Ini disebabkan karena rencana awal yang tidak realistis atau ada faktor non teknis yang menghambat.

Soal hasil audit badan audit negara BPK RI Perwakilan Papua, Fraksi Mimika Bangkit kata Leonardus, predikat Opini WTP selama 6 kali tapi ada banyak catatan termasuk apakah hasil audit itu sudah tidak ada dugaan korupsi, tidak ada penyalahgunaan wewenang dan tidak ada merk up proyek, di lingkungan Pemkab Mimika sebagai pengguna anggaran dan tidak ada unsur KKN.

“Fraksi kami mendengar opini WTP tapi ada banyak catatan merah yang perlu segera diperbaiki dalam beberapa waktu kedepan, dan tahun depan harus lebih baik dari tahun ini,” ungkapnya. (Tim)

INFO IKLAN 0812-3406-8145 A valid URL was not provided.