Timika, fajarpapua.com – Komisi C DPRD Mimika menyayangkan adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 33 Karyawan PT Freeport Indonesia karena menolak program vaksinasi yang berujung pada aksi pemalangan di Mile 72 Ridge Camp pada Minggu (27/6) lalu.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Mimika Martinus Walilo kepada fajarpapua.com, Selasa (13/7) mengatakan, dirinya menerima pengaduan terkait PHK sepihak yang dialami oleh 33 karyawan karena melakukan aksi penolakan terhadap program vaksinasi.
“Ini sangat tidak bijak, hanya karena mereka tidak mau divaksin pihak manajemen PTFI langsung melakukan PHK,” kata Martinus.
Terkait masalah ini, Komisi C DPRD Mimika akan melakukan konsultasi dengan pimpinan dewan guna memanggil manajemen PTFI untuk menggelar dengar pendapat.
“Komisi C akan koordinasi dengan pimpinan dewan setelah itu kami atur waktu kami akan undang manajemen PTFI untuk mendengar pendapat mereka,” jelas Martinus.
Sementara itu Manajemen PTFI melalui Vice President Corporate Communication, Riza Pratama saat dihubungi melalui telephone selular, membantah pernyataan dari Wakil Ketua Komisi C DPRD Mimika tersebut.
Riza Pratama menjelaskan PHK yang dilakukan terhadap 33 karyawan itu bukan karena aksi penolakan terhadap vaksinasi tetapi karena aksi mereka dianggap telah menghalangi operasional PTFI.
“Kita tidak memaksa atau mengharuskan karyawan mengikuti vaksinasi, namun kita mengharapkan cara mereka melakukan demo harus dengan cara yang baik,” katanya.
Menurut Riza kesalahan 33 karyawan sehingga timbulnya PHK lebih dari sisi cara mereka demo yang memalang jalan sehingga menghambat berjalannya operasional perusahaan.
“Demo yang mereka lakukan dengan cara yang tidak baik, PTFI juga punya pemerintah jadi jangan mengganggu operasi, jadi mereka waktu itu diturunkan keluar dari daerah operasi. Jadi PHK tersebut karena aksi mereka mengganggu operasional perusahaan bukan karena menolak vaksin,” jelas Riza. (rul)
