BERITA UTAMAPAPUA

Pemkab Merauke Siapkan 100 Ton Beras Cadangan, Atasi Dampak Covid Melalui PPKM Mikro

pngtree vector tick icon png image 1025736
14
×

Pemkab Merauke Siapkan 100 Ton Beras Cadangan, Atasi Dampak Covid Melalui PPKM Mikro

Share this article
IMG 20210724 WA0026
Bupati Merauke, Drs.Romanus Mbaraka, MT

Merauke, fajarpapua.com – Pemerintah Kabupaten Merauke menyiapkan 100 ton beras cadangan pemerintah daerah (BCP) yang akan didistribusikan kepada masyarakat penerima manfaat, guna mengatasi dampak dari penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat ( PPKM) berbasis Mikro akibat meningkatnya kasus penularan Covid-19 di Kabupaten Merauke.
Ketersediaan beras cadangan itu akan dipadukan dengan bantuan APBN pemerintah pusat melalui Dinas Sosial Kabupaten Merauke, selanjutnya akan dialokasikan kepada masyarakat yang terdampak sesuai data penerima manfaat.

“Kita kebetulan ada 100 ton BCP. Kami ingin memberikan kepada masyarakat berkaitan dengan Covid-19. Cuma datanya harus kita clearance baik dulu, karena kita padukan juga dengan bantuan APBN lewat dinas sosial baru kita bagikan kepada masyarakat,” kata Bupati Merauke, Drs. Romanus Mbaraka, MT usai menggelar rapat koordinasi PON XX Papua di Kantor KONI Merauke, Jumat (23/3).

Klik iklan untuk info lebih lanjut

Bupati Romanus Mbaraka mengingatkan, pendistribusian beras cadangan tersebut harus dilakukan dengan baik dan tepat sasaran, guna meringankan beban ekonomi masyarakat akibat Covid-19 yang berkepanjangan dengan diberlakukannya PPKM Mikro. Oleh karena itu data terkait penerima harus disiapkan dengan teliti agar tidak terjadi pendoubelan.

“Target pembagiannya kepada masyarakat. Kita coba kemas per 5 kilogram, lalu yang bisa dibagikan, ya, kita bagikan kepada masyarakat. Kalau ada yang sumbang masker, ya kita juga bagikan kepada masyarakat. Masker kita siapkan sekitar 3.000-an, yang akan kita bagikan,” ujarnya.

Dalam hal penerapan kebijakan PPKM Mikro, kata Mbaraka, pemerintah pusat maupun daerah juga tetap memperhitungkan aspek pergerakan kebutuhan masyarakat. Pembatasan kegiatan usaha masyarakat, pembatasan penerbangan intern dan ekstern harus juga dilihat dari dampak pertumbuhan roda ekonomi.
“Kalau masyarakat Merauke ini sebenarnya ekonomi masyarakat harus tetap bergerak, walaupun pelan tapi itu yang dibutuhkan. Misalnya, kemarin pasar induk saya tutup untuk kita bebaskan dari virus, petugasnya kita periksa semua dan juga para pedagang. Tetapi untuk rutinitas pasar, saya alokasikan tempat untuk para pedagang bisa berjualan, kita arahkan untuk tetap berjualan di pinggir jalan. Sebenarnya, masyarakat perlukan gerak ekonominya tetap jalan, meskipun perlahan dalam skala kecil,” kata Mbaraka.

Disinggung perihal rencana pemberlakuan Lockdown untuk seluruh Papua, Bupati Mbaraka mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Merauke masih melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua dengan segala pertimbangan baik dari segi ekonomi, sosial dan lainnya.
“Saya masih terus lakukan komunikasi dan koordinasi dengan Gubernur Papua bahwa Lockdown masih dipertimbangkan. Untuk masyarakat yang terdampak, kita kan masih membuat peta penyebaran Covid ini, warga mana, daerah mana yang terpapar kita layani dulu secara medis, baru nanti disalurkan bantuan sosial. Jadi betul-betul harus cepat, tetapi secara umum masyakat ini kita lagi data karena bantuan ini banyak, ada bantuan sosial dalam bentuk bahan makanan (bama) maupun uang Rp.300.000 lewat kantor pos. Itu yang harus kita benahi,” sebutnya.

Bupati menambahkan bahwa perlu adanya deskripsi terkait asal mula atau sumber dari bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak Covid-19 dengan pemberlakuan PPKM Mikro, sehingga tidak terjadi kesalahan penafsiran dan kecurigaan dari berbagai pihak secara berlebihan.

“Selama ini masyarakat ada yang tidak tahu bantuan itu dari mana. Itu yang coba kita buat transparan, supaya masyarakat juga tahu sebenarnya sumber dari bantuan itu sendiri. Misalnya, dana Covid, yang saya coba audit baik di rumah sakit maupun di bagian umum juga di dinas kesehatan. Itu juga dicek baik untuk saya jelaskan kepada masyarakat, kalau dana sebesar itu pakainya untuk apa, misalnya dipakai untuk beli peralatan dengan kesehatan, untuk kampanye kesehatan/Covid-19, sehingga tidak terjadi saling menuduh bahwa ada yang curi uang. Itu yang coba saya jelaskan secara transparan ke masyarakat,” tandasnya. (hrs)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *