Timika, fajarpapua.com – Tambang tradisional atau pendulangan emas tradisional menjadi sektor utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Kwamki Narama.
Bahkan sektor ini menjadi sangat dominan karena tercatat mampu menyerap lebih dari 90 persen angkatan kerja di wilayah itu.
Hal itu disampaikan oleh Kadistrik Kwamki Narama, Hence Suebu SE,MSi kepada fajarpapua.com di ruang kerjanya, akhir pekan kemarin.
Hence menjelaskan hampir genap 24 bulan pandemi Covid-19, pemerintah distrik terus berupaya mendorong sejumlah sektor yang dinilai mampu mendongkrak perekonomian masyarakat.
“Adapun sektor yang kami nilai paling dominan di Kwamki Narama adalah sektor tambang tradisional atau dulang. Di mana sektor ini memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB dan mampu menyerap tenaga kerja,” ujarnya.
Sektor ini lanjutnya, memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB hingga lebih dari 90 persen dan juga penyerapan tenaga kerja sebesar 80 sampai 90 persen.
“Namun disisi lain masyarakat miskin di wilayah Distrik Kwamki Narama juga sebagian besar bekerja di sektor dulang ini,” jelasnya.
Selain sektor dulang lanjutnya, sektor pertanian, peternakan dan perkebunan juga infrastruktur masih menjadi domain dalam berbagai aspek pembangunan di wilayahnya meski kontribusinya tidak sebesar pendulangan emas tradisional.
Untuk sektor pertanian lanjut Hence, saat ini hanya menyumbang sekitar 4 persen dalam PDRB, kemudian disusul sektor peternakan dan perkebunan serta sektor infrastruktur yang berada dikisaran angka 1 hingga 2 persen.
“Saat ini masyarakat enggan terjun di sektor pertanian dan peternakan karena secara ekonomi hasilnya tidak sebesar jika mereka mendulang,” jelasnya.
Sementara dari data jumlah angkatan kerja lanjut Hence, sektor pendulangan juga masih dominan karena bisa menyerap 80 hingga 90 persen pekerja.
“Disusul karyawan swasta baik dilingkungan PT Freeport Indonesia maupun kontraktornya, pegawai negeri sipil, pertanian dan perkebunan serta peternak,” urainya.
Dengan kondisi ini lanjutnya, kedepan pemerintah daerah memang harus berupaya mendiversifikasi sektor ekonomi di wilayah yang sebagian besar dihuni oleh penduduk asli Papua tersebut.
Pemerintah daerah lanjut Hence juga harus berani mengintegrasikan perencanaan pembangunan partisipatif menjadi sebuah program kerja.
“Dengan demikian, masyarakat akan terbuka wawasannya dan juga diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah, sehingga setiap program pembangunan mampu mengadopsi kondisi masyarakat yang dipadukan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah maupun jangka panjang Kabupaten Mimika,” harapnya. (mas)
