Merauke, fajarpapua.com – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bekerja sama dengan Komisi IV DPR RI memberikan pembekalan kepada kelompok petani di Kabupaten Merauke melalui bimbingan teknis (bimtek) percepatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang dilaksanakan Kampung Sumber Mulya, Distrik Kurik, Merauke, Senin (25/10).
Pembekalan teknis kelompok tani menghadirkan anggota Komisi IV DPRI-RI Fraksi NasDem Dapil Papua, H. Sulaeman L. Hamzah, Deputi Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Tris Raditian, S.T.,M.M, Kepala Biro Perencanaan KLHK yang diwakilkan oleh Muhammad Darojat Ali, Wabup Merauke, H. Riduwan, S.Sos. M.Pd.
Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua yang diwakilkan oleh Yaconias Maitindom, Kepala Balai Taman Nasional Wasur, Yarman, Kepala BPDASHL Membramo, Mahendro Harijanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Merauke, Ir. Harmini, Kepala Dinas TPHP Kabupaten Merauke, Ratna Lauce, Ketua Partai NasDem Kabupaten Merauke, Jefri Tjahyadi, perwakilan Forkopimda, tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh stakeholder.
Dalam paparannya, Deputi Konstruksi, Operasi dan Pemeliharaan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove, Tris Raditian, S.T.,M.M menyebutkan, pengelolaan lahan gambut adalah upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi salah satu upaya serius pemerintah dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Sejak terjadinya kebakaran hebat di Indonesia tahun 2015 pemerintah telah membentuk Badan Restorasi Gambut melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 yang kemudian diperpanjang melalui Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) dengan terus melanjutkan program restorasi gambut di 7 Provinsi prioritas termasuk Provinsi Papua,” papar Tris Raditian.
Di Papua, kata Tris, terdapat kurang lebih 650 ribu hektar lahan gambut yang menjadi prioritas program restorasi gambut pada tahun 2021. Sejak tahun 2016, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove telah merealisasikan kegiatan restorasi gambut melalui 3 pendekatan teknis atau dikenal dengan 3R (rewetting, revegetasi dan revitalisasi).
Rewetting, merupakan upaya pembasahan kembali lahan gambut melalui pembangunan infrastruktur pembasahan gambut, seperti sumur bor, sekat kanal dan timbun kanal. Revegetasi merupakan upaya penanaman kembali lahan gambut yang telah mengalami kebakaran.
Revitalisasi ekonomi masyarakat merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas pengelolaan lahan yang ramah gambut, seperti pertanian tanpa bakar, pengembangan komoditas lokal dan pemanfaatan sumber daya alam berbasis jasa lingkungan.
Hingga tahun 2020, BRGM telah berhasil merealisasikan kegiatan restorasi gambut di Provinsi Papua melalui revitalisasi ekonomi masyarakat sebanyak 69 paket. Selanjutnya, di periode kedua ini BRGM kembali melanjutkan kegiatan restorasi gambut di Papua dengan target seluas 15.402 hektar tersebar di 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Merauke, Mappi, Boven Digoel dan Asmat.
Di Tahun 2021, BRGM telah merealisasikan revitalisasi ekonomi masyarakat sebanyak 36 paket di Provinsi Papua. Sebagian besar aktivitas restorasi gambut yang kami kerjakan, melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Hal ini membuat masyarakat sadar dan merasa memiliki akan lahan gambut yang berada di sekitarnya.
Kemudian, menerapkan praktik-praktik yang ramah gambut, mendorong upaya berbagi air serta memberi peran dalam pembangunan konstruksi hingga pemeliharaan infrastruktur secara kontinyu.
Tris Raditian menyebutkan, BRGM telah merumuskan solusi permanen pembasahan kembali lahan gambut dengan 5 langkah besar, yaitu pertama, penyusunan dokumen perencanaan sebagai dasar pembangunan infrastruktur pembasahan gambut.
Kedua, pembangunan infrastruktur pembasahan gambut pada lokasi strategis dengan pendekatan landscape dalam rangka menjaga tinggi muka air lahan gambut.
Ketiga, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur pembasahan gambut terbangun.
Keempat, operasi pembasahan lahan gambut, sebagai upaya penanggulangan karhutla.
Kelima, monitoring dan evaluasi berkala kegiatan restorasi gambut yang terintegrasi dalam situs online.
“Saya percaya bahwa kita semua memiliki niat dan tujuan yang sama dalam upaya restorasi ekosistem gambut khususnya di Papua. Pada kesempatan ini, saya mengajak kita semua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekda beserta seluruh jajarannya, lembaga swadaya masyarakat, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan serta seluruh pihak yang terlibat untuk tetap memiliki komitmen yang tinggi untuk upaya restorasi gambut secara nyata,” ajaknya.
Sementara itu, anggota Komisi IV DPR-RI, H. Sulaeman L. Hamzah dalam pemaparannya mengatakan, di Papua intervensi yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui BRGM sejak tahun 2018-2020 untuk pengelolaan lahan gambut dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan.
“Gambut kita di Papua masih terawat baik dan masih bisa dikendalikan. Tetapi apapun alasan, wilayah yang luas ini harus juga bermanfaat untuk masyarakat. Oleh karena intervensi dilakukan untuk mengarahkan petani, supaya tidak terjadi kebakaran hutan. KLHK sudah mengarahkan masyarakat untuk memanfaatkan lahan gambut untuk ditanam sagu dan padi.
“Dari kementerian memang luar biasa. Titik api atau asap yang timbul di seluruh pelosok tanah air pasti terpantau di sana melalui teknologi yang digunakan. Patut kita syukuri, dengan cara itu penanganan karhutla di lapangan akan lebih cepat dan komunikasi langsung dilakukan kepada jaringan masyarakat yang paling bawah untuk segera ditangani,” kata Sulaeman.
Sulaeman menyebutkan di Kabupaten Merauke luas lahan gambut kurang lebih 85.540.3 ha dengan target restorasi gambut sebesar 810.2 ha. Kondisi gambut diprovinsi Papua relatif masih utuh dan baik. Mengingat, curah hujan yang cukup tinggi sehingga terjadi kebakaran tidak sampai di bawah dasar dan jika di permukaan lahan dipadamkan langsung padam.
“Kita bersyukur alam kita yang luar biasa, iklim kita yang begitu hebat sehingga tugas pemerintah menjadi ringan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan khusus di lahan gambut. Selaku anggota DPR-RI, saya selalu datang ke seluruh wilayah di Papua. Saya ingin tahu bagaimana kehidupan masyarakat yang saya wakili. Saya sungguh-sungguh mau supaya ada sinergi dimunculkan antara pemerintah dan DPR-RI yang saya wakili di pusat,” ujarnya.
Kehadiran BRGM, kata Sulaeman, menjadi bagian dari perjuangannya di Senayan untuk memberikan pembekalan pengelolaan lahan gambut kepada kelompok tani terutama di masa resesnya selaku anggota DPR-RI. Kedatangan BRGM dari Jakarta ke Kabupaten Merauke khususnya di Distrik Kurik menunjukkan bahwa negara hadir melayani masyarakat.
“Sekalipun tidak datang ke semua distrik, tetapi paling tidak satu distrik ini mewakili seluruh wilayah kabupaten untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan gambut. Kalau ada aspirasi bisa disampaikan, sehingga BRGM bisa memperoleh bahan untuk rencana intervensi berikutnya,” ucapnya.
Dia menambahkan kendala terbesar dalam pengelolaan lahan gambut di Papua adalah masalah hak ulayat. Tak bisa dipungkiri, seluruh Papua sudah menjadi wilayah adat dan tidak ada hutan negara. “Kita selalu berurusan dengan tanah adat yang memakan waktu. Ada anggapan bahwa mereka seolah menghambat investasi masuk.
“Padahal, sebetulnya tidak. Memang turun-temurun masyarakat adat di sini mempertahankan hak ulayat karena kehidupan mereka berburu. Jadi, lahan buruan mereka terganggu, itulah yang mereka protes. Tetapi rata-rata ada keinginan baik untuk membangun. Itu menjadi tugas kita semua untuk membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat adat. Kita lihat di Merauke, lahan pertanian terbesar di Papua, rata-rata areal tani tak hanya digarap masyarakat Nusantara, tetapi orang asli Papua,” tandasnya. (hrs)
