Timika, fajarpapua.com – Anggota DPRD Mimika, Anthon Bukaleng dan Aloisius Paerong menyayangkan adanya anak-anak asli Papua yang belum mengenyam pendidikan.
Dalam Reses Tahap II Anggota DPRD Mimika Dapil V di Mile 32 Distrik Kuala Kencana, Kamis (18/11), Anthon dan Aloisius menemukan puluhan anak usia 9 hingga 11 tahun yang tidak mengenyam pendidikan di Sekolah Dasar (SD).
“Anak-anak ini ikut dievakuasi ke Timika saat terjadinya kontak senjata pada bulan Maret 2020 lalu, tapi hingga saat ini mereka tidak didaftarkan untuk sekolah,” ujar Anthon dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/11).
Dikatakan, para orang tua kebingungan mendaftarkan anaknya masuk sekolah. Karena minimnya pengetahuan dan penghasilan yang didapat para orang tua.
Selain usia SD, ada juga anak-anak lain usia SMP juga tidak bisa didaftarkan ke sekolah lantaran tidak memiliki ijazah maupun raport saat mereka pindah dari Banti.
“Hal ini menyulitkan para orang tua untuk mencari guru-guru mereka di Timika ditambah lagi pada saat mengungsi ada beberapa orang tua yang hanya bekerja sebagai petani, dan ada orang tua yang tidak bekerja,” katanya.
“Makanya anak-anak ini tidak sekolah dan tiap hari hanya berkeliaran saja di kampung ini dan juga ada yang pergi mendulang di kali. Padahal anak-anak mau sekolah. Orang tuanya juga mau supaya mereka sekolah,” lanjutnya.
Selain kendala dokumen, para orang tua juga mengeluh soal lokasi sekolah terdekat. Pasalnya, sekolah yang paling dekat dengan pemukiman berada di wilayah SP 3 dan SP 12.
“Anak-anak kami banyak yang tidak sekolah, karena sekolahnya sangat jauh. Makanya ada yang sudah usia 9 dan 11 tahun, tapi belum masuk SD. Yang lain sudah kembali ke Banti, tapi sama saja tidak sekolah, karena di sana juga sekolahnya tidak ada,” ungkapnya.
Dikatakan juga terdapat beberapa anak sudah masuk ke Sekolah Asrama Taruna Papua untuk memperoleh pendidikan SD maupun SMP. Namun yang lainnya, ingin agar anak-anak itu bersekolah di dekat pemukiman mereka.
Menanggapi hal tersebut kedua anggota dewan akan berkoordinasi dengan instansi terkait dan Bupati Mimika untuk segera mencari solusi bagi anak-anak putus sekolah.
“Mereka sudah lama tinggal di Timika dengan rumah yang sudah dibangun Bupati setelah adanya kontak senjata di Banti. Tapi kasihan kalau anak-anak ada yang sama sekali tidak sekolah,” katanya.
“Kami akan koordinasi ke Bupati supaya anak-anak yang putus sekolah bisa lanjut dan yang belum sekolah didaftarkan ke sekolah-sekolah yang ada di Timika,” tambahnya.
Sementara Aloisius Paerong menyayangkan peran Pemerintah Kampung yang membiarkan warganya tidak mengenyam pendidikan. Meski demikian, diakuinya bahwa untuk membangun sekolah di wilayah itu bukanlah perkara mudah.
“Untuk membangun SD di wilayah ini kemungkinan belum bisa. Bagusnya di sini dibangun sekolah usia dini serta Taman Kanak-kanak dulu, Namun Hal ini tetap kami koordinasikan bersama Pemkab Mimika,” ujar Aloisius. (feb)
