DPRD Mimika Kritik Pembangunan Tidak Merata, Tolak Dana Otsus Dipakai Bangun Kota

by -
Lapter Kokonao yang terletak di ibukota Distrik Mimika Kokonao
Lapter Kokonao yang terletak di ibukota Distrik Mimika Kokonao

Timika, fajarpapua.com- Pemerintah daerah Kabupaten Mimika diminta mengalihkan fokus pembangunan ke kampung serta distrik pedalaman dan pesisir pada Tahun 2022 mendatang.

Hal ini penting mengingat selama ini wilayah tersebut seperti dianak tirikan karena hanya mendapat perhatian yang minim dibanding wilayah perkotaan dan sekitarnya.

Hal itu diungkapkan Anggota DPRD Mimika, Elminus B Mom, SE kepada fajarpapua.com di ruang kerjanya, Kamis (24/11) kemarin.

banner 300250

Dalam kesempatan itu Elminus juga menyoroti pembangunan di wilayah distrik yang pada Tahun 2021 sama sekali belum merata.

“Untuk itu Tahun Anggaran 2022 harus lebih banyak program yang dikerjakan OPD menyentuh wilayah pedalaman dan pesisir,” ujarnya.

Salahsatu yang menjadi perhatian Ketua DPC Gerindra Kabupaten Mimika ini adalah masalah transportasi antar distrik di pedalaman yang belum memadai.

Menurutnya, saat ini banyak lapangan terbang di pedalaman yang tidak terurus baik dan belum layak untuk didarati pesawat perintis.

“Padahal transportasi udara sangat vital, saya berpendapat Lapter pedalaman harus dibangun baik, bila perlu dari semua diaspal sehingga layak didarati,” tegasnya.

BACA JUGA:  Begini Tanggapan DPRD Mimika Soal Bom Molotov yang Meledak di Timika Indah

Selain itu pembangunan atau peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan juga dipandang penting.

“Namun harus dilengkapi dengan tenaga guru, petugas kesehatan, obat-obatan dan buku pelajaran yang memadai,” jelasnya.

Kebutuhan lain yang tidak kalah penting bagi warga pedalaman dan pesisir adalah ketersediaan rumah sehat dan layak huni bagi masyarakat.

Dikedua wilayah itu, lanjutnya rata-rata warga tinggal di honai atau rumah yang jauh dari kata layak karena satu rumah dihuni lebih dari satu kepala keluarga.

Tahun depan ujar mantan Ketua DPRD Mimika periode 2014-2019, OPD terkait harus membuat program rumah sehat untuk masyarakat paling tidak satu kampung 20 rumah, lengkap dengan WC dan kamar mandi.

“Saya minta dinas terkait bangun rumah yang lebih besar dan dana Otsus pakai untuk bangun rumah masyarakat. Dana Otsus jangan lagi untuk bangun jalan dalam kota dan kami dewan akan tolak jika ada usulan itu,” terang Elminus. (mar)

INFO IKLAN 0812-3406-8145 A valid URL was not provided.