Jayapura, fajarpapua.com- Anggota DPR RI Dapil Papua, Willem Wandik menyatakan rencana pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua akan mengalami penundaan melihat kondisi keuangan negara saat ini dan situasi pandemi Covid-19.
“Secara nasional, saat ini negara kita dalam kondisi memprihatinkan, akibat dampak dari pandemi yang telah melanda dunia yang sangat berdampak pada sektor ekonomi, dan mata uang dunia juga saat ini memprihatinkan,” katanya di Jayapura, Selasa (22/3/2022)
Dalam kondisi serperti ini, kata Willem, negara dituntut untuk terbuka, sehingga negara mengharapkan dukungan dari semua pihak, baik sektor swasta, dalam negeri mapun luar negeri untuk memperkuat perekonomian Indonesia
“Jadi kemungkinan agenda pembentukan DOB yang di moratorium ini akan ditunda. Tidak mungkin pemerintah pusat membuka kembali moratorim itu. Itu dugaan saya karena beban negara saat ini terlalu tinggi, tidak mungkin kita menambah lagi. Apalagi saya melihat situasi saat ini, yang mana pemerintah sedang gencar pembangunan Ibu Kota Negara ( IKN),” pungkasnya.
Willem mengungkapkan, situasi pandemi sekarang ini membuat sebagian pembangunan tersendat, apalagi saat ini pemerintah sedang fokus pembangunan IKN, belum lagi masalah DOB. Untuk pembentukan DOB membutuhkan biaya besar. “Ini biaya dari mana, padahal banyak warga kita yang kehilangan lapangan kerja,” bebernya.
Dijelaskan, melihat kejadian 5 tahun lalu saja yang mana saat Mendagri, yang dipimpin oTjahjo Kumolo, ada sejumlah kebijakan yang dibuat untuk kestabilan keseimbangan negara namun tidak terwujud diantaranya Tax Amnestis, itu berhenti ditengah jalan, karena tidak mencapai target juga, lalu ada juga penghematan anggaran, pemangakasan angaran, dan itu juga tidak mencapai target, untuk mendukung kestabilan keseimbangan dalam negeri sehingga sejumlah kebijakan yang membebani negara dilakukan moratorium salah satunya DOB ini.
“Saya pikir kemungkinan angenda DOB yang dimoratorium itu mungkin akan mengalami penundaan lagi, itu menururt dugaan saya, karena, beban negara sudah terlalu tinggi tidak mungkin kita mau menambah lagi itu tidak mungkin,” pungkasnya.
Namun tidak dipungkirinya, juga tergantung pemerintah bagaimana cara untuk mewujudkan itu.
“Saya ingat waktu itu ada kegiatan seluruh kepala daerah, DPR dari seluruh indonesia datang ke Jakarta mengundang Tjahjo Kumolo, dan mereka minta untuk penandatangan DOB dia tolak. Apalagi dalam situasi seperti ini, semua kembali ke anggaran lagi,” ujarnya.(hsb)
