Timika, fajarpapua.com– Pada 12 Mei 2022 besok, masa jabatan Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat periode 2017-2022 akan berakhir.
Terkait hal itu perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan pada akhir April lalu.
Delegasi dari MRPB yang terdiri dari 5 orang dipimpin Ketua Maxsi Nelson Ahoren bersama delegasi MRP yang dipimpin Ketua Thimotius Murib diterima langsung Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri termasuk Mendagri Tito Karnavian.
Menurut Ketua Pokja Adat MRPB, Semuel Kambuaya yang menjadi salah satu delegasi dari MRPB menyampaikan 12 aspirasi termasuk pejabat careteker Gubernur Papua Barat.
MRPB mengusulkan empat calon pejabat gubernur yakni Nataniel Mandacan, Prof Agustinus Fatem, Komjen Pol (Purn) Paulus Waterpauw dan Dance Flassy.
Dan setelah melalui proses di Kemendagri, saat ini tinggal tiga nama yang memenuhi syarat untuk diproses lebih lanjut.
Berdasar nomor urut ketiga nama tersebut masing-masing pertama Prof. Agustinus Fatem, kedua Komjen Pol. (Pur) Paulus Waterpauw, dan ketiga Nataniel Mandacan.
Namun saat ini Rabu (11/5) atau sehari menjelang berakhirnya masa jabatan Dominggus Mandacan dan Mohammad Lakotani, masyarakat Provinsi Papua Barat dihebohkan dengan beredarnya Undangan Pelantikan Penjabat Gubernur Papua Barat Tahun 2022-2024 dari Kemendagri.
Surat undangan yang juga diterima fajarpapua.com dalam bentuk PDF tersebut teregister dengan Nomor : 005/2477/SJ Tertanggal 10 Mei 2022 ditandatangani oleh Sekjen Kemendagri Dr H. Suhajar Diantoro,M.Si.
Surat ditujukan kepada Ketua DPRD Prov. Papua Barat, Kapolda Papua Barat, Kajati Papua Barat, Ka. Pengadilan Tinggi Papua Barat, Sekda Prov. Papua Barat, Danrem 045 Garuda Jaya
dan Ketua Majetis Rakyat Papua Barat.
Dalam surat undangan yang bersifat SEGERA itu menjelaskan bahwa pelantikan Penjabat Gubernur Papua Barat dilaksanakan Kamis 12 Mei 2022 di Ruang Sasana Bhakti Praja (SBP) Gd. C lantai 3 Kemendagri, Jl. Medan Merdeka Utara No.7 Jakarta Pusat.
Dalam surat yang ditembuskan kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Sekretaris Negara itu juga meminta seluruh undangan untuk dapat hadir 30 menit sebelum acara dimulai.
Bahkan juga mencantumkan dresscode atau aturan berpakaian yakni untuk undang pria menggunakan Pakaian Sipil (PSL), wanita mengenakan kebaya nasional serta TNI/Polri menggunakan PDU IV.
Namun hingga berita ini ditulis, wartawan belum mendapatkan konfirmasi terkait keabsahan undangan tersebut. (mas)
