Timika, fajarpapua.com – Ratusan warga, Kamis (30/6), memadati halaman Kantor DPRD Mimika. Mereka menunrut Komisi II DPR RI membatalkan Nabire jadi ibukota Provinsi Papua Tengah.
Sebelum menuju Kantor DPRD Mimika, massa terlebih dahulu berkumpul di lapangan bekas Pasar Swadaya Timika. Sempat berorasi singkat, selanjutnya para demonstran melakukan longmarch menuju Kantor DPRD Mimika.
Mereka memadati halaman kantor dewan bertepatan dengan Sidang Paripurna Komisi II DPR RI di Jakarta.
Aksi tersebut dikawal ketat oleh Personel Gabungan TNI/Polri yang dipimpin Kapolres Mimika, AKBP I Gede Putra.
Orator, Agus Anggaibak meminta masyarakat Mimika bersatu bersama mendukung ibukota Provinsi Papua Tengah ditetapkan di Timika.
“Demi daerah ini, demi masa depan kita bersama, masyarakat Mimika mari bersatu, dan hari ini DPR RI harus tetapkan ibukota Provinsi Papua Tengah di Timika,” ujarnya.
Dikatakan, Timika sudah berjuang sebagai ibukota sejak 20 tahun lalu sehingga Komisi II DPR RI jangan seenaknya memindahkan Ibukota Provinsi Papua Tengah ke Nabire.
Dalam orasi yang disampaikan apakah masyarakat setuju Ibukota Provinsi Papua Tengah di Nabire, dengan tegas semua menolak dan tidak setuju apabila Ibukota di Nabire.
“Jangan pemerintah pusat bikin konflik di daerah ini, tolong dibatalkan penetapan ibukota di Nabire, jangan sampai menyakiti masyarakat Meepago lainnya di sini,” katanya.
Aksi tersebut juga meminta semua penduduk Mimika, orang asli Papua (OAP) maupun non OAP agar bersatu bersama menyuarakan aspirasi agar didengar DPR RI Komisi II untuk menetapkan Timika sebagai Ibukota Provinsi Papua Tengah. (feb)
