Timika, fajarpapua.com – Menyikapi carut-marutnya dunia pendidikan Mimika, pada Jumat (4/11) Plt Bupati Mimika, Plt Sekda, Dinas Pendidikan dan Yayasan Pendidikan yang ada di Kabupaten Mimika menggelar pertemuan di Grand Tembaga Hotel.
Pada pertemuan tersebut, mereka menyampaikan keluh kesah yang dialami sekolah swasta selama ini.
“Pertemuan ini untuk mendapat masukan dan saran tentang pendidikan di Mimika yang tidak berjalan sesuai yang diharapkan,” kata Plt. Kepala Dinas Pendidikan Welem Naa saat membuka kegiatan.
Selain itu ada gap-gap di dunia pendidikan, karena itu pertemuan tersebut untuk mempersatukan kembali para perangkat pendidikan sambil melupakan persoalan yang lalu, serta mulai menata pendidikan Mimika yang lebih baik.
Sementara Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob mengatakan secara umum presentasi pendidikan di kabupaten Mimika menurut data mengalami kenaikan sedikit, namun jika dibedah satu persatu, pendidikan di pesisir maupun di pegunungan masih jauh dari harapan.
“Banyak murid SMP yang masih belajar membaca. Bahkan di perguruan tinggi masih harus menyertakan mata kuliah bahasa Indonesia dan cara menulis skripsi. Pertanyaannya kenapa pengetahuan dasar saja tidak bisa, belajar membaca, dan menulis,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, ada keluhan pemerintah diskriminatif hanya memperhatikan sekolah negeri, serta mengabaikan sekolah swasta.
Sehingga Plt Bupati Mimika memerintahkan Dinas Pendidikan untuk melakukan pemetaan terhadap sekolah- sekolah yang ada, agar diperoleh data yang valid menjadi acuan pemerintah dalam membenahi pendidikan.
“Saya sudah perintahkan Dinas Pendidikan untuk melakukan pemetaan, berapa jumlah sekolah yang ada, swasta maupun negeri, jumlah guru, murid dan sebagainya,” tuturnya.
Diakui, banyak persoalan di dunia pendidikan Mimika karena itu pemerintah butuh saran dan pendapat dari pelaku pendidikan, apakah sistemnya yg salah, polanya yang salah atau kurangnya perhatian dari pemerintah.
Dalam pertemuan itu perwakilan YPPK mengusulkan adanya perda pendidikan, karena yayasan itu belum pernah menerima regulasi dari pemerintah terkait pendidikan.
Padahal untuk membangun pendidikan harus ada kerjasama yang baik antara yayasan dengan pemerintah. Yayasan yang memiliki 42 sekolah ini meminta perhatian terkait tenaga guru, perlu ada pemerataan rasio antara guru dan murid agar mutu pendidikan terjaga.
Adapun perwakilan YPK, yayasan Advent, Yapis, YPPGI, dan YP2KP mengusulkan hal yang hampir sama yaitu perlunya perhatian pemerintah terhadap infrastruktur sekolah maupun peralatan sekolah.
Selain itu peningkatan SDM guru-guru, datangkan guru terbang dari UNCEN atau UGM untuk mengajar guru guru di Mimika agar ada peningkatan kualitas SDM. Juga insentif bagi guru-guru honor.
Menanggapi hal tersebut, Bupati John Rettob menegaskan harus ada perbaikan kualitas pendidikan di Mimika. “Bagaimana caranya agar guru betah mengajar di kampung, kalau ada persoalan segera laporkan ke pemerintah,” tegasnya.(tim)
