Timika, fajarpapua.com – Hanya dihadiri 4 anggota Dewan, Rapat Paripurna Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Mimika dari Partai Nadem Yustina Timang kepada Aser Gobai dianggap tidak sah.
Mantan anggota DPRD Mimika periode 2009-2014, Jhon Ade Matulessy kepada fajarpapua.com, Selasa (31/1) mengatakan jika rapat yang tidak kuorum itu tetap dianggap sah dan Sekretariat Dewan tetap membayar gaji dan tunjangan Aser Gobai maka akan jadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Aser Gobai belum berhak terima gaji karena Paripurna tadi tidak sah karena tidak kuorum,” kata Ade.
Menurut dia, seharusnya pimpinan Dewan melakukan Paripurna berdasarkan mekanisme dan aturan yang ada. Pasalnya rapat paripurna merupakan rapat tertinggi Dewan yang tatatertibnya harus memenuhi kuorum.
Selain itu, jika memang sudah diputuskan oleh internal partai silahkan dilakukan oleh DPRD Mimika sesuai SK Gubernur Papua, tetapi jika dilanjutkan di PTUN harus dihargai karena menyangkut pembelaan Yustina sebagai anggota Dewan.
“PAW itu sering dilakukan tapi harus berdasarkan mekanisme. Menurut saya paripurna PAW itu tadi tidak sah karena tidak kuorum. Menurut Undang-undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) menyangkut keanggotaan dewan kan sudah jelas diatur disitu,” tuturnya.
Ade mengungkapkan jika hal tersebut tetap dipaksakan dikhawatirkan akan menjadi temuan aparat penegak hukum.
“Itu bahaya sekali sebaiknya ditinjau ulang paripurna PAW tadi,” ungkapnya.
Ade menambahkan DPRD Mimika harus melaksanakan pleno paripurna secara umum yang dihadiri oleh semua saksi-saksi, pimpinan Dewan harus menyampaikan dan membacakan SK dan rekomendari Partai Nasdem.
“Supaya semua anggota Dewan dengar jangan sampai simpang siur pelantikan ini,” ujarnya.(ron)
