Timika, fajarpapua.com – Informasi simpang siur surat nonaktif Plt Bupati Mimika Johannes Rettob benar-benar membuat publik Mimika geram. Apalagi Bupati JR sedang gencar membenahi carut marut birokrasi pemerintahan yang selama ini dikuasai “para srikandi”.
Namun ditengah upaya pembenahan itu, upaya kriminalisasi terhadap JR yang dilakukan sejumlah oknum sangat masif.
Tokoh masyarakat Mimika, Yohan Zonggonau kepada awak media, Kamis (8/6) meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk tidak mengeluarkan keputusan yang membuat kegaduhan ditengah masyarakat.
Hal ini mengaitkan berita yang beredar menonaktifkan Plt. Bupati Mimika padahal proses hukum berjalan lancar dan Majelis Hakim sudah meminta Plt. Bupati Johannes Rettob (JR) untuk pulang ke Mimika dan kembali menjalankan roda pembangunan.
“Berita yang beredar via SMS dari Puspen Kemendagri Pak Beni itu bikin kita di Timika tidak tenang. Karena yang terjadi ini masyarakat sekarang mengantongi beberapa hal,” ujarnya mengkritisi kebijakan Kemendagri.
Menurutnya sudah jelas bahwa dalam kasus yang sama, Plt. Bupati JR telah diperiksa KPK RI dan Polda Papua, namun tidak ditemukan unsur melanggar hukum. Ditambah lagi Putusan Sela yang terbaru, di mana menyatakan dakwaan telah batal demi hukum.
“Tentang putusan dari KPK, dari Kepolisian Polda Papua, bahwa beliau tidak bersalah. Dan terakhir dengan keputusan sela PN Jayapura beliau tidak bersalah, dan semua proses hukum itu batal demi hukum,” sebutnya.
Yohan menilai, seharusnya saat ada gejolak di masyarakat, pemerintah pusat melalui Kemendagri menenangkan masyarakat lewat kebijakannnya. Namun justru yang terjadi terbalik bagi masyarakat Mimika.
“Seharusnya masyarakat yang ribut, Mendagri yang turun selesaikan. Ini tidak, masyarakat tenang-tenang dukung agar pembangunan jalan, justru Kemendagri melakukan hal-hal yang tidak diinginkan,” sindirnya.
Sekretaris FPHS itu meminta Menteri Dalam Negeri untuk menertibkan kebijakan oleh anak buahnya, yang dinilai tidak sejalan dengan aspirasi masyarakat dan fakta hukum yang sedang berlangsung.
“Jadi kita berharap pak Menteri melihat keputusan yang benar dari Kemendagri. Yang berikut kami minta Mendagri segera ketemu dengan masyarakat untuk mendengarkan langsung aspirasi kita, baru mengambil langkah,” harapnya.
Kepala Daerah Mimika, kata Yohan, merupakan hasil pemilihan langsung oleh rakyat Mimika. Sehingga tentunya warga Mimika mendukung pilihannya bekerja bagi kepentingan rakyat.
“Hal ini kan kita masyarakat tahu, masyarakat ini kan keinginan untuk mendapatkan pelayanan pembangunan oleh pimpinan yang merupakan pilihan rakyat,”
“Jadi, kalau pimpinan dipilih oleh rakyat Mimika, secara hukumpun tidak bersalah maka Mendagri tidak punya dasar untuk menonaktifkan sementara bahkan dicopot. Itu tidak boleh terjadi,” paparnya.
Tambah Yohan lagi, “kecuali beliau tidak sehat karena beliau tidak bisa melakukan aktivitas itu, maka ditunjuk Plh,” terangnya.
Yohan mempertanyakan kebijakan oknum di Kemendagri tentang penonaktifan sementara Plt. Bupati JR, yang dipikirnya sebagai bentuk penzoliman terhadap JR.
“Beliau ini kasusnya lain. Dia ini bukan ditunjuk oleh Mendagri secara birokrasi, dia ini angkat oleh rakyat. Kalau keputusan untuk berhentikan oleh beliau, dia dalam proses hukum beliau tidak ditangkap dan ditahan, maka kami rakyat ini merasa ini penzoliman. Karena atas dasar apa dia tangkap, atas dasar apa ia diberhentikan?” tanyanya.
Mewakili warga Mimika, Yohan menyatakan selalu siap mendukung Plt. Bupati JR dalam proses hukum, yang sebenarnya telah terbukti JR tidak bersalah.
“Ini berarti Kemendagri melawan aspirasi masyarkat, masyarakat sekarang ada di belakang Pak Jhon Retob,”
“Jadi, saya selaku tokoh Meepago dan Mimika meminta segera berhentikan manufer-manufer politik yang terjadi karena untuk mengejar panggung politik 2024,” ungkapnya.
Ia meminta keputusan Kemendagri tidak ditunggangi bisikan oknum yang secara pribadi sentimen terhadap kepemimpinan Plt. Bupati JR yang disenangi masyarakat Mimika. Apalagi karena kepentingan politik 2024 mendatang.
“Lebih bagus ikut kompetisi secara baik dan secara bijaksana dan terpuji. Jangan sampai ada oknum orang yang punya kepentingan dari Mendagri yang memprovokasi hal ini,” tandasnya.(red)
