Jayapura, fajarpapua.com– Hingga Kamis (11/1), 16 warga Papua New Guinea (PNG) tewas dipicu protes polisi dan sektor publik atas pemotongan gaji.
Mengantisipasi kejadian tersebut, Pangkogabwilhan III Letjen TNI Richard T.H. Tampubolon telah mengambil langkah dengan mengingatkan kembali tentang kewaspadaan serta peningkatan pertahanan dan keamanan di wilayah Perbatasan RI-PNG, khususnya kepada Satgas Pamtas Yonif 122/TS, yang berada di Kampung Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Sabtu (13/1/2024).
Letjen Richard mengingatkan kerusuhan di PNG tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh terhadap situasi pertahanan dan keamanan di perbatasan RI-PNG.
“Kerusuhan yang terjadi di PNG perlu kita antisipasi, jangan sampai berimbas mengganggu situasi keamanan di perbatasan. Kalian yang jaga di perbatasan ini harus lebih waspada lagi, terkait lintas negara, eksodus masyarakat PNG, penyelundupan senjata api, penyelundupan narkoba maupun tindak ilegal lainnya,” ujarnya.
Pada kesempatan sebelumnya, Senin (8/1) Letjen Richard telah lebih dulu melaksanakan kunjungan ke Komando Utama (KOUT) Satgas Pamtas Yonif 122/TS, di Kampung Skouw, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua,
Pangkogabwilhan menyampaikan bahwa regulasi Instruksi Presiden No. 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan, dimana endingnya adalah kesejahteraan dan tetap terjaganya Kedaulatan NKRI termasuk pengamanan perbatasan Indonesia dan negara PNG. Sehingga tugas Pengamanan perbatasan Yonif 122/TS adalah tugas mulia untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI baik melalui kegiatan pembinaan teritorial dan komunikasi sosial dengan tetap mengedepankan faktor keamanan.
“Seperti perintah Panglima TNI Yaitu “TNI Yang PRIMA”, bertugas harus mengikuti aturan dan perundangan, namun jangan karena mengutamakan kegiatan pembinaan teritorial dan komunikasi sosial di lapangan, kalian tidak waspada, lengah dan tidak disiplin,” tegasnya.
Lebih lanjut dikatakan, keberadaan Satgas membantu Pemda dan masyarakat agar lebih bersinergi terkait dengan pengamanan pelintas batas ilegal, mewaspadai penyelundupan narkoba antara negara, eksodus masyarakat PNG, penjual denjata api ilegal dan kegiatan ilegal lainnya dengan cara melakukan pembinaan teritorial dan komunikasi sosial, seperti Pengobatan masyarakat, menjadi guru, berkebun dan lain-lainnya.
Kesempatan kunjungan tersebut dihadiri oleh Pangkogabwilhan III beserta rombongan Dirjen Imigrasi, sekaligus sebagai bentuk kerjasama TNI dan Imigrasi dalam menjaga wilayah Indonesia.(hsb)
