BERITA UTAMAPAPUAPEMILU 2024

Rawan Konflik, Pemprov Papua Tengah Intens Lakukan Koordinasi Dengan Penyelenggara Pemilu

cropped 895e2990 d422 4061 9705 e533253f1607.jpg
32
×

Rawan Konflik, Pemprov Papua Tengah Intens Lakukan Koordinasi Dengan Penyelenggara Pemilu

Share this article
574f8de9 8f55 41e2 a74f 4595ce107686
Penjabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Ribka Haluk saat menandatangani 6 kesepakatan Pemilu 2024.Foto:Dok.

Nabire, fajarpapua.com- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah terus melakukan koordinasi dan konsolidasi secara intens dengan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu).

Hal ini dilakukan untuk melancarkan pesta demokrasi yang pertama kali akan berlangsung setelah pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB).

Klik Gambar Untuk Informasi Selanjutnya
Klik Gambar Untuk Informasi Selanjutnya

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Papua Tengah Lukas Ayomi mengatakan dalam mensukseskan Pemilu 2024 di daerah tersebut dibutuhkan koordinasi dan konsolidasi bersama pihak penyelenggara baik itu KPU, Bawaslu dan pihak keamanan.

“Seperti diketahui, Papua Tengah merupakan daerah rawan konflik, untuk mencegah hal itu kami selalu melakukan koordinasi dan konsolidasi terkait proses Pemilu di wilayah setempat,” katanya.

Menurut Lukas, seperti beberapa waktu lalu ada kendala pada proses Pemilu namun kuatnya koordinasi yang telah dibangun ini maka permasalahan tersebut dapat diatasi dengan baik.
 
“Memang ada beberapa kendala namun kami selalu berkoordinasi dengan semua pihak baik TNI/POLRI, KPU, Bawaslu maupun dinas terkait untuk mengatasi setiap persoalan yang menghalangi jalannya Pemilu,” ujarnya.

Dia menjelaskan untuk itu hingga kini situasi di Papua Tengah dalam kondisi aman damai dan mudah-mudahan suasana tersebut akan berlangsung sampai hari pelaksanaan baik Pilpres, Pileg dan Pilkada pada November mendatang.

“Pemerintah telah membantu memfasilitasi kantor KPU dan Bawaslu agar dapat bekerja dengan maksimal dengan begitu memperlancar jalannya proses pesta demokrasi,” katanya lagi.

Dia menambahkan selain itu juga pihaknya telah memberikan dukungan dalam hal pendanaan yang mana sudah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebesar Rp 10,6 miliar. (an)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *