Timika, fajarpapua.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat koordinasi bersama Pemda Mimika, Intan Jaya dan Dogiyai di Hotel Horison Diana Timika, Kamis (29/2).
Rapat koordinasi tersebut dilakukan untuk menyampaikan hasil Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI) serta membahas masalah tematik salah satunya terkiat aset bermasalah yang sudah ditindak lanjuti.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) V.2 Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Dit. Korsup) KPK RI, Nurul Ichsan Alhuda saat ditemui mengatakan, hasil penyampaian MCP dan SPI Kabupaten Mimika masih dibawah dibandingkan nasional.
Menurutnya banyak indikator MCP dan SPI yang belum disampaikan melalui aplikasi sistem.
“Indikatornya banyak MCPnya mana yang rendah dan dokumen mana yang belum disampaikan, itu banyak indikatornya,” katanya.
Terkait masalah aset Pemda Mimika sendiri yang masih banyak sekali masalah menurutnya jika upaya penertiban aset yang belum juga dikembalikan bisa dipidana.
Menurutnya masalah aset tersebut muncul karena pihak Pemda Mimika sendiri belum menegakkan aturan secara maksimal.
“Aset Pemda itukan kekayaan negara kalau memang upaya-upaya sudah dilakukan tetapi tidak juga dikembalikan bisa dilporkan ke Polisi nanti kena pidana,”tuturnya.
Untuk diketahui MCP merupakan aplikasi atau dashboard yang dikembangkan oleh KPK untuk melakukan monitoring capaian kinerja program pencegahan korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Sedangkan SPI adalah perangkat diagnostik yang dapat digunakan sebagai alatukur obyektif untuk memetakan capaian dan kemajuan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.(ron)
