BERITA UTAMAPAPUA

Pemprov Papua Tengah Teken MoU Penerimaan Bintara Polri dengan Polda Papua

146
×

Pemprov Papua Tengah Teken MoU Penerimaan Bintara Polri dengan Polda Papua

Share this article
IMG 20240531 WA0004
Penjabat Gubernur Papua Tengah dan Wakapolda Papua saat meneken MoU penerimaan Bintara Polri.Foto: HO-Pemprov Papua Tengah

Jayapura, fajarpapua.com- Pemprov Papua Tengah menandatangani Memorandum Of Understanding (MoU) dengan Polda Papua terkait penerimaan Bintara Polri 2024.

Penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan di Gedung Aula Rastra Samara Polda Papua, Kota Jayapura, Kamis (30/5) kemarin.

Penjabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, mengatakan pertemuan tersebut sudah sangat dinantikan oleh masyarakat Papua Tengah berkaitan dengan penerimaan Bintara Polri bagi anak asli setempat sehingga ini menjadi lapangan pekerjaan.

“Jumlah data pengangguran di Papua Tengah cukup tinggi dan kami terus melakukan kerja sama dengan pemangku kepentingan maupun institusi swasta lainnya dalam menyiapkan lapangan kerja,” katanya.

Menurut Ribka, selain bekerja sama dengan instansi swasta ataupun TNI/Polri, pihaknya juga menjalin kerja sama di bidang pendidikan, baik universitas maupun yayasan hal ini dilakukan guna menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) Papua Tengah yang tangguh.

“Khusus anak-anak muda Papua Tengah kami mengakui memang belum memiliki skil yang baik untuk memasuki dunia usaha secara mandiri dan belum begitu terampil melakukan aktivitas wiraswasta,” ujarnya.

Dia menjelaskan sehingga salah satunya melalui penerimaan Bintara Polri menjadi solusi untuk itu Pemprov Papua Tengah sehingga pihaknya sangat mengapresiasi karena Polda Papua memberikan kesempatan kepada para anak muda mendapatkan pembentukan karakter yang lebih baik.

Sementara itu, Wakapolda Papua Brigjen Pol Petrus Patrige Rudolf Renwarin mengatakan jumlah anggota Polri di Polda Papua saat ini belum memenuhi kuota sehingga pihaknya menyelenggarakan rekrutmen sebanyak 2.000 calon Bintara baru.

“Tentunya pada rekrutmen saat ini calon Bintara diutamakan untuk Orang Asli Papua dan anak yang lahir di Papua yang nantinya diharapkan tidak ada yang minta pindah keluar,” katanya. (an)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *