Jayapura, fajarpapua.com – Dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) melakukan pemeriksaan pengelolaan anggaran pada Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Samapta (Dit Samapta) Polda Papua, Selasa (7/10).
Kegiatan pemeriksaan tersebut berlangsung di ruang Ditreskrimum Polda Papua dan menjadi bagian dari Program Kerja Itwasda Polda Papua Tahun Anggaran 2025.
Direktur Reskrimum Polda Papua, Kombes Pol Achmad Fauzi, menjelaskan pemeriksaan oleh BPK RI bertujuan untuk menilai kepatuhan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran di lingkungan Ditreskrimum dan Dit Samapta terhadap ketentuan perundang-undangan, peraturan Menteri Keuangan, serta peraturan internal Polri.
Selain memeriksa aspek administrasi keuangan, tim BPK RI juga melakukan pengecekan terhadap kendaraan operasional, barang inventaris, dan sistem pengendalian intern dalam pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan.
“Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan di Ditreskrimum dan Dit Samapta Polda Papua telah berjalan dengan baik dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Kombes Pol Achmad Fauzi.
Meski demikian, lanjutnya, BPK RI memberikan beberapa catatan administratif terkait ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan dan kelengkapan bukti pertanggungjawaban belanja operasional. BPK juga memberikan rekomendasi untuk peningkatan pengawasan internal.
Achmad Fauzi menegaskan, pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas di tubuh Polri.
“Kami menyambut baik kegiatan pengawasan oleh BPK RI. Ini merupakan bentuk komitmen Polda Papua untuk memastikan setiap kegiatan operasional dan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka,” katanya.
Sementara itu, Direktur Samapta Polda Papua, Kombes Pol Sondang Richman Daniel Siagian, menilai kegiatan pemeriksaan ini menjadi momentum untuk meningkatkan disiplin administrasi dan keuangan di jajaran Polda Papua.
“Pemeriksaan ini memberikan dorongan bagi kami untuk semakin tertib dalam administrasi dan pelaporan, sehingga kegiatan operasional dapat berjalan efektif dan efisien sesuai prinsip tata kelola yang baik,” ucapnya.
Kegiatan pengawasan oleh BPK RI ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan bersih (clean government) di lingkungan Polda Papua, serta memperkuat sinergitas antara BPK RI, Itwasda, dan seluruh satuan kerja dalam membangun institusi Polri yang profesional, modern, dan terpercaya. (hsb)
