Timika, fajarpapua.com – Program Laporan Singkat Mingguan (LASIMI) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Mimika mendapat dukungan dari DPRK Mimika.
Program tersebut dinilai menjadi instrumen yang efektif untuk mengawasi, mengevaluasi, sekaligus meningkatkan kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua Komisi I DPRK Mimika, Alfian Akbar Balyanan, mengatakan LASIMI bukan sekadar laporan rutin, melainkan menjadi dasar bagi Bupati Mimika Johannes Rettob dalam memastikan seluruh OPD bekerja sesuai target, visi, dan misi pembangunan daerah.
Menurut Alfian, melalui rapat evaluasi yang dilaksanakan setiap pekan, Bupati dapat memantau perkembangan pelaksanaan program kerja masing-masing OPD secara berkesinambungan.
"Dengan adanya program LASIMI, Bupati memperoleh laporan dari seluruh OPD terkait monitoring dan evaluasi keuangan, realisasi belanja fisik, persoalan masyarakat yang perlu ditindaklanjuti, isu yang berkembang di media maupun media sosial, hingga berbagai persoalan lintas OPD yang harus diselesaikan bersama," ujarnya.
Ia menjelaskan, forum evaluasi mingguan tersebut juga menjadi sarana bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan di berbagai sektor, mulai dari urusan kepegawaian, peningkatan kualitas pelayanan publik, perizinan lingkungan hidup, tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), hingga penataan aset daerah.
Apabila terdapat persoalan yang belum dapat diselesaikan dalam satu pekan, setiap pimpinan OPD diwajibkan melaporkan perkembangan penanganannya pada rapat evaluasi berikutnya.
"Melalui mekanisme ini, Bupati dapat mengukur sejauh mana capaian kinerja setiap OPD. Karena itu, LASIMI menjadi indikator yang tepat dalam menilai kinerja perangkat daerah di lingkungan Pemkab Mimika," kata Alfian.
Selain menyoroti efektivitas LASIMI, Alfian juga menegaskan bahwa proses pengangkatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Kabupaten Mimika masih berjalan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Sesuai yang pernah disampaikan Bupati, proses penetapan Sekda definitif sedang berjalan mengikuti mekanisme yang berlaku," jelasnya.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk melihat terlebih dahulu sistem evaluasi yang sedang dijalankan Pemerintah Kabupaten Mimika sebelum memberikan penilaian terhadap kinerja OPD.
"Melalui sistem evaluasi ini terlihat adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas birokrasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya. (ron)
