Timika, fajarpapua.com – Lima kampung di Distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, disebut ditinggalkan warga akibat situasi keamanan yang semakin mengkhawatirkan. Kondisi tersebut membuat aktivitas masyarakat, pemerintahan kampung, pendidikan, hingga kegiatan berkebun terhenti.
Tokoh masyarakat Jila sekaligus mantan anggota DPRD Mimika, Yohanis Kibak, meminta Kapolres Mimika dan Dandim 1710/Mimika membuka ruang dialog bersama tokoh adat, tokoh masyarakat dan keluarga untuk mencari jalan keluar atas persoalan keamanan, termasuk upaya penyelamatan sejumlah siswi yang masih disandera.
Menurut Yohanis, pendekatan persuasif perlu dikedepankan dengan tetap memperhatikan keselamatan warga sipil dan para korban yang berada dalam situasi tersebut.
“Masyarakat panik dan tidak bisa beraktivitas. Gereja kosong, pemerintahan kampung lumpuh, dan warga tidak berani berkebun. Kami meminta TNI menahan diri dan menarik pos-pos baru tersebut untuk dipusatkan kembali di ibu kota Distrik Jila,” tegas Yohanis, Rabu (23/9/2026).
Ia menyebut lima kampung yang mengalami pengosongan, yakni Relmakavia, Ambuagom, Bunarebukin, Kambu dan Diloa. Warga disebut meninggalkan kampung karena khawatir terhadap perkembangan situasi keamanan.
Yohanis menilai penarikan pos dari wilayah yang menjadi ruang aktivitas masyarakat tidak semestinya dipandang sebagai bentuk kelemahan negara. Menurutnya, langkah tersebut justru dapat memberikan ruang bagi tokoh adat dan keluarga untuk membangun komunikasi secara internal.
“Anak-anak ini harus diselamatkan dan kembali ke bangku sekolah. Berikan kami, para tokoh adat dan keluarga, kesempatan untuk membangun komunikasi secara internal,” ujarnya.
Jangan Biarkan Warga Sipil Menjadi Korban
Yohanis mengingatkan agar setiap langkah keamanan tetap memperhitungkan posisi para sandera sehingga tidak memperumit upaya penyelamatan.
Karena itu, ia mendorong adanya ruang dialog yang melibatkan tokoh adat, keluarga dan masyarakat setempat untuk mencari penyelesaian yang tidak menambah korban.
Ia juga meminta Pemerintah Kabupaten Mimika tidak hanya menunggu perkembangan dari Timika. Kepala Distrik Jila bersama jajaran aparatur sipil negara (ASN) diminta turun langsung melihat kondisi masyarakat yang terdampak.
Selain persoalan keamanan, kebutuhan dasar warga yang mengungsi juga menjadi perhatian. Yohanis meminta pemerintah segera mengirimkan bantuan bahan makanan serta dukungan tanggap darurat melalui transportasi udara karena akses darat menuju Jila terbatas.
“Bantuan harus segera dikirim karena pasokan logistik warga mulai menipis,” katanya.
Tokoh Adat Minta Hak Warga Jila Tidak Terabaikan
Yohanis juga menyoroti dampak konflik terhadap kehidupan masyarakat adat. Menurutnya, wilayah dari Jikimugi hingga Jilawanggama merupakan bagian dari wilayah adat Amungme yang memiliki hubungan erat dengan marga dan sungai-sungai adat.
Pengosongan kampung akibat konflik, lanjutnya, bukan hanya menghentikan aktivitas ekonomi dan pendidikan, tetapi juga mengganggu kehidupan sosial masyarakat yang telah berlangsung turun-temurun.
Karena itu, ia berharap pemerintah dan aparat keamanan menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas, sembari tetap mengambil langkah yang diperlukan untuk menangani kelompok bersenjata.
“Yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan anak-anak, memastikan masyarakat mendapat makanan dan memberikan ruang agar kehidupan warga bisa kembali berjalan,” ujarnya.
Yohanis berharap sinergi pemerintah daerah, TNI-Polri, tokoh adat dan keluarga dapat menghasilkan penyelesaian yang tidak menambah korban sipil.
“Jangan sampai konflik membuat anak-anak kehilangan masa depan dan masyarakat kehilangan kampung halamannya,” tegasnya.
