Bandung, fajarpapua.com
Para pemegang polis Asuransi Bumiputera Wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat melakukan pertemuan dengan anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati untuk meminta bantuan terkait kepastian pencairan dana mereka.
Dalam keterangan di Jakarta, Rabu, nasabah mengadukan secara langsung masalah gagal bayar Bumiputera yang sudah berjalan tahunan, serta sulitnya berkomunikasi dengan manajemen Bumiputera dan Badan Perwakilan Anggota (BPA), serta regulator Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Di pertemuan tersebut, Koordinator Pemegang Polis yang diwakili oleh Fien Mangiri dan Muhammad Ali juga menyerahkan surat permohonan audiensi dengan Ketua Komisi XI DPR RI, berikut data-data pemegang polis di Jabodetabek dan Jawa Barat.
“Saat ini kami baru menghimpun data 314 pemegang polis Bumiputera di Jabodetabek dan 146 di Jawa Barat. Tapi kami masih banyak menerima data pemegang polis lain yang habis kontraknya dan menuntut pembayaran klaimnya,” ujar Fien.
Menurut Fien, pihaknya mewakili sekitar 500 nasabah di Jabodetabek dan Jawa Barat, serta 1.500 nasabah di tingkat nasional. Namun, pihaknya sangat kesulitan menjalin komunikasi dan berdiskusi dengan manajemen Bumiputera dan Badan Perwakilan Anggota (BPA), yang kini berubah menjadi Rapat Umum Anggota (RUA) berdasarkan PP No 87/2019.
“Kami ingin dapat kepastian kapan dana kami dicairkan,” kata Fien.
