Pihak perusahaan selanjutnya melapor ke Kantor BPJS Ketenagakerjaan Mimika dan akan meneruskannya ke kantor pusat BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta guna diperiksa silang (cross check) lebih lanjut ke Kemenkeu.
“Saya sudah menanyakan ke beberapa rekan satpam di Timika, dana itu sudah ada yang masuk. Mungkin belum semuanya, apalagi kalau nomor rekeningnya di bank swasta, mungkin akan menyusul kemudian,” ucap Verry.
Meski nominal bantuan subsidi upah yang diberikan oleh pemerintah hanya Rp600.000 per bulan (direncanakan akan diberikan selama empat bulan), namun hal itu dipandang sebagai bentuk perhatian serius dari pemerintah bagi peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia.
“Kalau dilihat nominal Rp600.000 atau Rp1,2 juta untuk dua bulan, mungkin tidak seberapa besar untuk satu orang. Tapi program ini diberikan kepada 15,8 juta tenaga kerja di Indonesia. Uang yang terserap seluruhnya mencapai Rp33,7 triliun (Rp600.000 x 15,8 juta tenaga kerja). Itu sangat membantu mendorong tumbuh kembalinya sektor riil supaya roda ekonomi yang sempat macet beberapa bulan ini akibat pandemi COVID-19 bisa bergerak kembali,” kata Verry.
Di wilayah Mimika, katanya, dana yang terserap di masyarakat dari bantuan subsidi upah keseluruhannya mencapai Rp3 miliar lebih (Rp600.000 x 16.800 tenaga kerja).
Belum lagi ditambah dengan total dana klaim peserta program BPJS Ketenagakerjaan yang telah dicairkan sejak periode Januari-Agustus 2020 di wilayah Mimika telah mencapai Rp79 miliar maka hal itu sangat membantu mendorong bertumbuhnya kembali sektor perekonomian di wilayah tersebut.
Verry menambahkan hingga kini BPJS Ketenagakerjaan Pusat masih terus dilakukan proses validasi nomor rekening peserta atau tenaga kerja dari seluruh Indonesia yang berhak menerima bantuan subsidi upah dari pemerintah.
