Ti.ika, fajarpapua com
Dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di Timika, ibu kota Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, saat ini menjadi kluster baru penularan pandemi COVID-19 di wilayah itu.
Kepala Dinas Kesehatan Mimika yang juga Juru Bicara Tim Gugus Tugas COVID-19 Reynold Ubra di Timika, Selasa, mengatakan dari kedua kluster BUMN tersebut sudah terdapat lebih dari 20 pasien terkonfirmasi positif COVID-19.
“Sudah lebih dari 20 orang yang terpapar COVID-19 dari dua kluster itu. Hari ini saja ada sembilan kasus baru positif, satunya yang merupakan kluster kantor berjumlah lima kasus baru, sementara yang satunya lagi merupakan kluster kantor sampai menular ke keluarga ditemukan empat kasus baru,” kata Reynold.
Ia meminta warga Mimika mewaspadai munculnya kluster baru penularan COVID-19 yang dimulai dari pelaku perjalanan ke luar daerah, kemudian menular pada rekan-rekan sekantor dan selanjutnya menular lagi sampai di tingkat keluarga.
Peningkatan kasus COVID-19 di Mimika dalam satu bulan terakhir, katanya, juga berasal dari wilayah Pelabuhan Portsite Amamapare yang dialami oleh para karyawan dan juga kru kapal pengangkut bahan tambang.
Reynold menyayangkan sikap kurang kooperatif pimpinan salah satu BUMN tersebut saat petugas hendak menangani kasus COVID-19 di lingkungan perusahaannya.
“Mereka meminta untuk dilakukan isolasi mandiri. Itu memang diperbolehkan, tapi ada intervensi yang diurus oleh medis dimana siapapun tidak bisa mengintervensi hal itu. Semua pasien positif ketika dibawa ke RSUD Mimika harus terlebih dahulu bertemu dengan dokter spesialis paru. Pasien selanjutnya akan dinilai dan diberikan pertimbangan, apakah bisa melakukan isolasi mandiri ataukah harus dirawat di rumah sakit atau di shelter (Wisma Atlet Timika),” jelasnya.
Menurut Reynold, Pemkab Mimika melalui Tim Gugus Tugas Kesehatan bertanggung jawab penuh dalam memberikan pelayanan pemeriksaan usap (swab) gratis, melakukan penelusuran kontak erat serta pengobatan bagi pasien terpapar COVID-19.
“Yang kami sayangkan begitu kami menjelaskan semua mekanisme atau alur pelayanan penanganan pasien COVID-19, mereka menuduh seolah-olah bahwa kebijakan itu kami buat sesuka hati, ada konspirasi dan lain-lain. Perusahaan tidak bisa mengintervensi seperti itu. Yang jelas, kami akan melaporkan permasalahan ini,” kata Reynold tanpa mau menyebut nama kedua BUMN dimaksud.
