Seorang politisi dari Fraksi Demokrat, Hinca Pandjaitan menyoroti kejadian Demo UU Cipta Kerja yang terindikasi adanya aparat yang melakukan tindakan kekerasan kepada demonstran pada Kamis 8 Oktober 2020 lalu. Hinca secara tegas mengatakan tugas dari Polri menjaga ketertiban dan keamanan dengan cara yang profesional.
“Pemerintah kan bersama DPR RI sudah sepakat untuk menyetujui pemberian anggaran kepada Polri sebesar Rp. 104,7 Triliun Rupiah. Anggaran tersebut disetujui dalam rangka peningkatan profesionalitas Polri dalam melaksanakan fungsi tugasnya yaitu menciptakan ketertiban dan keamanan di Indonesia.” Ucap Hinca pada hari Sabtu 10/10/2020.
Hinca beralasan bahwa banyaknya rekaman kamera dan oleh publik menunjukan kekerasan yang dilakukan aparat pada aksi Demo UU Cipta Kerja hari Rabu 08/10/2020 lalu sudah cukup menjadi pertanyaan baginya
“Polri harus berpegang teguh pada Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip serta Standar Hak Asasi Manusia dalam menyelenggarakan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Tambah Hinca mengingatkan kepada Polri.
Hinca mengaku sudah menerima laporan melalui media sosial terkait berbagai temuan kekerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Dan pihaknya akan langsung meneruskannya kepada Kapolri setelah laporan tersebut tervalidasi dan terangkum.
“Saya meminta Kapolri untuk bertindak dengan tegas kepada oknum Aparat yang terbukti melakukan kekerasan saat menjalankan tugas ada aksi Demo Penolakan UU Cipta Kerja Rabu lalu. Tindakan tersebut bisa macam – macam, dari mutasi, penurunan pangkat sampai pemecatan bila diperlukan. Saya masih percaya janji dan komitmen Kapolri dari awal beliau menjabat hingga sekarang masih sama, yaitu menciptakan aparat kepolisian yang lebih Humanis.” Ucap Hinca.
Disisi lain Hinca juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Polri yang telah menjaga keamanan dan ketertiban terutama pada aksi Demo UU Cipta Kerja hari Rabu kemarin.
