Timika, fajarpapua.com
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mendorong percepatan materi APBD Perubahan tahun 2020 ke DPRD Mimika agar segera dibahas.
Sebab, usai penetapan dua Raperda Non APBD diharapkan dilanjutkan dengan pembahasan materi perubahan anggaran.
Kepala Bappeda Kabupaten Mimika, Ir Yohana Paliling kepada wartawan usai mengikuti paripurna dua Raperda Non APBD di ruang rapat DPRD Mimika, Senin (12/10) mengatakan efisiensi waktu sangat penting sebab TA 2020 tersisa dua bulan lagi.
“Waktu yang tepat saat Oktober ini, sehingga memasuki November Pemkab harus mempersiapkan materi induk APBD 2021,” ujarnya.
Dikatakan, tim anggaran sudah mempersiapkan materi, dan tinggal diserahkan ke DPRD untuk dijadwalkan pembahasan.
“Materi perubahan sudah sejak beberapa bulan lalu dibahas bersama OPD-OPD terkait. Sehingga tim anggaran tinggal menunggu jadwal pembahasan dari DPRD Mimika,” tuturnya.
Ditanya wartawan soal refocusing dan realokasi anggaran OPD, Yohana menjelaskan misalnya ada anggaran proyek OPD senilai Rp5 miliar tapi Maret lalu masuk refocusing sebesar Rp 3 miliar untuk dana Covid 19, maka pekerjaan OPD tersebut tetap jalan dan kekurangannya akan dianggarkan pada APBD induk 2021.
Namun dia tidak menjelaskan jumlah dan nilai anggaran yang diusulkan dalam APBD perubahan 2020.
“Eksekutif sudah menghitung dan menganggarkan dalam dokumen perubahan yang nantinya dibahas DPRD Mimika. Nanti kita lihat dan kita simak bersama dalam pidato Pak Bupati pada rapat nanti apakah ada penambahan program dan anggaran pada perubahan ini atau tidak,” tukasnya.
Dia mengemukakan, tim anggaran bersama OPD bisa saja mengestimasi program dan anggaran, tapi jika tidak tercapai justru menimbulkan defisit.
“Kita lihat saja saat pembukaan sidang nanti baru kita tahu apakah ada penambahan atau berkurang. Saya belum bisa jelaskan sekarang, lihat materi yang disampaikan Pak Bupati nanti,” terang Yohana.
Program refocusing dan realokasi, karena dampak dari wabah yang juga menjaid isu nasional dan dunia.
APBN saja direfocusing dan direalokasi, maka daerah juga melakukan hal yang sama untuk membiayai wabah yang mendera Indonesia bahkan dunia ini.
Sehingga sejumlah program dan anggaran yang masuk refocusing, akan tetap diperhatikan pemerintah jika tidak dalam perubahan pasti ada dalam dokumen induk APBD 2021 mendatang.
Materi APBD 2021, akan disusun setelah penetapan APBD Perubahaan 2020.
OPD, Distrik dan kelurahan sudah siapakan materi. Tim anggaran tetap berpatokan pada hasil musrembangda, lalu ditambah dengan pokok-pokok pikiran dari dewan sesuai hasil kunjungan kerja ke distrik dan kampung-kampung.
“Dokumen usulan itu akan dirangkum menjadi satu usulan pada materi APBD induk 2021 mendatang,” paparnya.(mar)
