Terlalu Mahal, Ada Petugas Puskesmas di Timika yang Arahkan Warga Rapid Test di Klinik Swasta

by -

Timika, fajarpapua.com
Selain mendapat kritikan pedas dari netizen dan warganet Timika. Ternyata, kebijakan Dinas Kesehatan Mimika yang mewajibkan pelaku perjalanan melakukan rapid tes di fasilitas kesehatan milik pemerintah juga menimbulkan kontra diinternal instansi tersebut.

Seperti diketahui dalam surat edaran yang ditandatangani oleh Reynold Ubra selaku Kepala Dinkes Mimika juga melarang klinik swasta melakukan layanan Rapid Tes yang notabene biaya layanannya lebih murah dari fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti Puskesmas.

Kondisi ini ternyata membuat sejumlah tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas tidak setuju dengan kebijakan ini.

Hal ini seperti diungkapkan oleh sebut saja E, petugas kesehatan yang bertugas disalah satu Puskesmas di Timika melalui pesan WhatsApp kepada fajarpapua.com.

Pada awalnya ia menceritakan ada warga yang hendak mengunjungi istrinya di Kota lain dan telah melakukan Rapid Tes di RS Tjandra Timika dengan biaya Rp 285 ribu dan terpaksa harus melakukan Rapid Tes lagi ke Puskesmas karena secara tiba-tiba keluar surat dari Kadinkes Mimika.

Meski dirinya petugas kesehatan di Puskesmas, ia menilai kebijakan tersebut memberatkan masyarakat karena biaya Rapid Tes di Puskesmas jauh lebih mahal.

“Terlalu mencekik masyarakat, karena biaya Rapid Tes di Puskesmas 600 ribu rupiah,” ujarnya.

Masih menurut E, dirinya dan petugas Puskesmas lainnya sering mengarahkan warga yang hendak Rapid Tes ke fasilitas kesehatan dan klinik swasta karena biayanya lebih terjangkau.

“Nah itu dia, makanya kita sekarang juga bingung. Kita kasian sama masyarakat. Makanya, selama ini kita arahkan ke klinik swasta yg murah,” ujarnya.

banner 300250

Sementara akun @husyenopa yang juga seorang jurnalis menyayangkan biaya Rapid Tes di fasilitas kesehatan milik pemerintah jauh lebih mahal dari klinik swasta.

“Sangat disayangkan…. Harusnya di puskesmas atau faskes milik pemerintah harusnya gratis krn dpt dana operasional dr APBD. Sehingga di faskes milik pemerintah harus gratis tooo… Ini hrs ditantang… Biaya Covid yg menguras APBD Mimika hrsnya ada utk biaya rapid test gratis bagi masyarakat… Ini sesuatu yg sangat miris,” tulisnya.

Sedangkan akun @fransiskusgare, pemerintah dalam hal ini Dinkes Mimika tidak berorientasi bisnis dengan pandemik ini. “Orientasinya kalau merasa bahwa pemerintah sebagai pelayan masyarakat pasti kebijakannya akan berpihak untuk masyarakat dan tdk mencari keuntungan dalam musiba wabah Corona ini,” tulisnya.

Sementara akun @helenhaluk menilai kebijaan pemerintah hanya memeras rakyat.”Pemerintah sudah tidak lagi berdiri pada eksistensinya sabegai pemberi losusi.
Justru terkesan menguras rakyat,” tulisnya.(mas)

INFO IKLAN 0812-3406-8145