Ia menerangkan, pada tahun anggaran 2018, tim anggaran eksekutif lagi-lagi mengajukan usulan dana untuk kelanjutan pembangunan rumah ibadah tersebut.
“Dalam pembahasan anggota dewan menemukan mata anggaran untuk rumah ibadah di Mile 32 lagi. Anggota dewan protes dan tidak mengakomodir anggaran ini. Dewan beranggapan bahwa dalam aturan jelas dana hibah untuk bangun rumah ibadah hanya bisa diberikan satu kali, karena itu bukan asset Pemda,” tutur Saleh.
Namun, dalam APBD 2019, muncul lagi pengusulan dana proyek lanjutan gereja di Mile 32. Usulan itu ditolak.
Yang mengherankan, menurut Saleh, tiba-tiba muncul anggaran sebesar Rp 47,5 miliar untuk pembangunan rumah ibadah tersebut.
“Sebetulnya dewan sudah protes dan tidak dianggarkan tapi kenapa ada dan lolos dengan nilai Rp 47,5 miliar. Hal ini bisa terjadi karena ada praktek-praktek yang tidak sehat ditingkat eksekutif. Biasanya dalam pembahasan program dan anggaran ditolak dewan, tapi sesudah penetapan dimasukkan kembali oleh eksekutif,” bebernya.
Berkaitan dengan hal ini, Saleh mengusulkan kepada DPRD untuk mengefektifkan fungsi pengawasan program dan anggaran yang sudah ditetapkan sehingga tidak terjadi selipan-selipan program dan anggaran baru.
“Praktek yang terjadi seperti ini berarti program dan anggaran yang tidak sah atau siluman, karena tidak dibahas dan ditetapkan oleh DPRD. Program dan anggaran yang sudah ditetapkan DPRD itu yang dipakai oleh eksekutif dan jangan bongkar dan selip-selip program dan anggaran baru lagi,” tegas Saleh.
Termasuk dalam APBD 2020 ternyata muncul lagi anggaran untuk kelanjutan proyek tersebut, tapi tidak dicairkan oleh OPD pelaksana kegiatan.
“Mungkin rumah ibadah ini sudah masuk dalam penyelidikan dan penyidikan KPK sehingga anggarannya tidak dipakai. Jika ditotalkan anggaran pembangunan rumah ibadah ini dalam beberapa tahun anggaran sudah menghabiskan Rp161,8 miliar. Bahkan masih butuh dana untuk penyelesaian pekerjaan ini, luar biasa,” ungkap Saleh heran.(tim)
