Timika, fajarpapua.com – Keputusan Kabupaten Mimika untuk keluar dari Wilayah Adat Meepago dan kembali ke Wilayah Adat Bomberay dikritisi oleh sejumlah pihak.
Kritikan berasal dari politisi yang ada di daerah ini maupun oleh sejumlah pimpinan daerah yang tergabung dalam Asosiasi Bupati Wilayah Meepago.
Mantan Anggota DPRD Mimika, Agustinus Anggaibak melalui video yang disebar di sejumlah media sosial sejak Selasa (26/1) kemarin menegaskan, keputusan Pemda Mimika yang dimotori Bupati Mimika, Eltinus Omaleng tersebut adalah tindakan gegabah yang menabrak aturan yang ada di Republik Indonesia.
“Keputusan Kabupaten Mimika keluar dari Wilayah Adat Meepago, itu tidak berpengaruh terhadap proses pembentukan Provinsi Papua Tengah,” ujarnya.
Agustinus juga menghimbau Bupati Mimika tidak membuat manuver aneh dengan menarik Kabupaten Fakfak dan Kaimana dalam upaya pembentukan Provinsi Papua Tengah. “Proses yang sudah jalan itu jangan dirubah-rubah. Jika anda mendukung pemekaran Papua Tengah, panggil tim pemekaran yang lama, semua dokumen terkait itu ada di mereka,” ujarnya.
Jika ingin Kabupaten Mimika menjadi Ibukota Papua Tengah, Agustinus juga meminta, Bupati Mimika bersama-sama tim pemekaran yang sudah ada mendorong hal itu ke pusat hingga pembentukannya dapat cepat terealisasi. “Ikuti aturan lah, jangan beranggapan semua aturan dan perundang-undangan bisa ditabrak. Jangan membuat langkah yang malah membuat susah kedepannya,” ujarnya.
