Keputusan Keluar dari Wilayah Adat Meepago Dinilai Gegabah, Upaya Politisasi Adat oleh Pemda Mimika

by -

Ditegaskan pula, akan lebih baik jika Bupati Mimika, mendorong rencana terbentuknya Kotamadya dan beberapa kabupaten pemekaran dari wilayah Kabupaten Mimika terlebih dahulu. “Proses dulu beberapa kabupaten dan kotamadya yang sudah direncanakan. Jika itu terealisasi, baru bisa bicara pemekaran,” tegasnya.

Sementara itu Sekretaris Asosiasi Bupati Wilayah Adat Meepago yang juga menjabat sebagai Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa seperti dilansir media online bogopapua.net. menghormati keputusan Kabupaten Mimika untuk keluar dari Wilayah Adat Meepago.

Tetapi ujar Dumupa, pemerintah dan masyarakat harus memahami bahwa penduduk asli Kabupaten Mimika terdiri dari tiga suku, yakni Amugme, Damal dan Kamoro dan ketiga suku ini selama ini dikategorikan masuk dalam Meepago, maka secara antropologis tidak dapat bergabung kedalam wilayah adat lain, seperti Bomberay.

Dumupa menilai keputusan bergabungnya Kabupaten Mimika ke dalam wilayah adat Bomboray semata-mata karena kepentingan politik. “Terutama terkait rencana Pemekaran Provinsi Papua Tengah,” ungkapnya.

Pihaknya menduga ada dua hal yang menjadi motivasi yang dikejar oleh Kabupaten Mimika terkait rencana Pemekaran Provinsi Papua Tengah.

“Pertama, ingin menjadikan Timika sebagai ibukota Provinsi Papua Tengah. Kedua, dalam rangka menduduki jabatan sebagai Gubernur Papua Tengah,” ujarnya.

Dumupa menyesalkan, hanya karena keinginan dan kepentingan politik yang pragmatis mengorbankan kekerabatan dan persaudaraan sebagai suku-suku yang ada di Wilayah Adat Meepago.

“Kepentingan eksistensi wilayah adat dan kepentingan politik harus dibedakan dan dipisahkan. Jangan dicampur-aduk hanya untuk kepentingan politik yang pragmatis,” tutupnya.(mas)

INFO IKLAN 0812-3406-8145 A valid URL was not provided.