Ustadz Ahmad mengatakan, kebijakan ini sangat menyedihkan bagi masyarakat Papua.
Untuk itu secara tegas MUI Papua Barat menolak dengan keras peraturan atau kebijakan semacam itu. Sebab peraturan tersebut akan memberi ruang bagi rusaknya generasi muda di tanah Papua.
Dia mengungkapkan, selama ini masyarakat, tokoh agama, pemerintah daerah dan tokoh adat bersama dengan semua stakeholder di daerah sedang berjibaku untuk melawan miras. Mereka bahkan sedang berjuang untuk membebaskan generasi muda dari pengaruh alkohol yang sangat merusak generasi muda Papua.
“(Miras) bahkan tidak hanya merusak generasi muda tapi hampir semua kelompok usia, itu miras selalu menjadi masalah,” ujarnya.
Ketua MUI Provinsi Papua Barat ini mengingatkan bahwa kekerasan-kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, kecelakaan lalulintas, curanmor dan kejahatan lainnya yang terjadi di tanah Papua secara umum atau Papua Barat khususnya, lebih banyak dipengaruhi miras.
Karena itu pemerintah daerah di sejumlah daerah yang ada di Provinsi Papua Barat membuat peraturan daerah (Perda) yang melarang peredaran miras di daerahnya masing-masing.
“MUI Papua Barat secara tegas menolak (investasi untuk produksi miras di Papua), tentu dari sudut pandang Islam, miras itu haram hukumnya untuk dikosnsumsi, mau sedikit atau banyak mau golonga A, B, C semua yang memabukan itu haram,” jelas Ustadz Ahmad.
Sedangkan Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) kembali menyuitksb insiden Gubernur Papua, Lukas Enembe yang mengamuk dan mengancam akan membakar toko yang menjual minuman keras (miras).
Dalam cuitan yang dibagikan pada Sabtu, 27 Februari 2021 di akun Twitter pribadinya @hnurwahid, ia juga menyoroti ancaman yang diberikan sang gubernur kepada para distributor miras ke Papua untuk menghentikan aktivitas mereka.
“Gubernur Papua Lukas Enembe Ngamuk, Ancam Bakar Toko Penjual Miras. Dan ancam distributor2 miras ke Papua agar hentikan aktivitas mrk,” tulis Hidayat Nur Wahid.
Ia lantas menyarankan agar Presiden RI Joko Widodo mencabut kembali Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 tahun 2021 yang membuka izin investasi miras di sejumlah daerah di Indonesia.
“Maka semestinya Presiden @jokowi mencabut Perpres terkait investasi miras termasuk ke Papua,” tulisnya.
Menurutnya, perpres ini juga telah ditolak oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
“MRP&MUI sudah menolak jg,” tambah HNW di akhir cuitannya.
