Timika, fajarpapua.com – Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Mimika memastikan Pemda Mimika harus mengeluarkan dana Rp 1.723.936.752 perbulan atau Rp
20.687.241.024 pertahun untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) dan membayar listrik jika air bersih dipaksakan mengaliri jaringan yang sudah terpasang di kota Timika. Sebab, dari target 50 ribu sambungan rumah (SR), yang terpasang saat ini baru 1000 lebih sambungan.
Hal itu dikemukakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Mimika Robert Mayaut, ST MT kepada fajarpapua.com melalui sambungan telepon seluler, Rabu (7/4).
Dikemukakan, total dana Rp 20,6 miliar pertahun itu hanya untuk pembelian BBM dan pembayaran listrik. Dimana, biaya BBM untuk satu unit generator di pompa induk Kuala Kencana, dibutuhkan dana sebesar Rp 1.512.547.200 perbulannya.
Selanjutnya, untuk membiayai listrik GWT bak penampungan SP 2 dibutuhkan dana Rp 211.389.552 perbulan.
“Hitungan kita review EE tahun 2014 lalu supaya air bisa sampai di rumah warga total dana yang harus dikeluarkan sekitar Rp 375 miliar. Sekarang sudah 2021, mengalami kenaikan dengan perkiraan harga EE sekitar Rp 400 miliar. Contoh konkritnya semen tonasa tahun 2014 lalu masih Rp 65 ribu satu sak, sekarang sudah Rp 85 ribu satu sak. Artinya selama 7 tahun ini harga material sudah naik,” bebernya.
Sementara dana yang baru dikucurkan dalam APBD beberapa tahun ini baru Rp 80 miliar. Jika air tetap dipaksakan masuk, Pemda Mimika siap mengalami kerugian sebesar Rp 20,6 miliar pertahun.
“DPU bisa saja mengalirkan air dari pusat penampungan air di Chek Poin Kuala Kencana ke kota. DPU memiliki tiga genset dengan kapasitas besar yang dipakai bergantian untuk mendorong air masuk ke pusat penampungan SP 2. Tapi kendalanya pemasukan dari 1000 lebih sambungan hanya Rp 200 juta, sedangkan pengeluaran perbulan Rp 1,7 miliar belum termasuk biaya petugas, kita nombok,” ujarnya.
