Timika, fajarpapua.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Mimika sudah menetapkan plafon anggaran tiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tanpa melibatkan tim anggaran eksekutif dan tim anggaran legislatif.
Padahal, sesuai aturan, plafon OPD harus melalui tahap rasionalisasi anggaran sesuai skala prioritas dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Anggota DPRD Mimika, Den Hagabal kepada fajarpapua.com, Senin (26/4) mengemukakan dewan terkejut setelah mengetahui
Bappeda Mimika sudah menetapkan plafon OPD tahun anggaran 2022 tanpa melalui pembahasan.
“Bappeda mau bawa daerah ini kemana?, dengan praktek seperti ini bagaimana Mimika mau bangun daerah dengan baik?” tandasnya.
Menurut Den, semestinya masing- masing OPD terlebih dahulu membahas program, lalu diajukan ke tim anggaran, dilakukan rasionalisasi dan bersama tim anggaran legislatif menetapkan plafon tiap OPD sesuai skala prioritas dan RPJMD.
“Kalau mereka sudah tetapkan plafon tiap OPD lalu apakah mereka sudah tahu skala prioritasnya?. Saya rasa aneh tapi itu mungkin biasa bagi eksektufi, bikin sesuatu tanpa ikut aturan. Bappeda tolong jelaskan hal ini ke dewan supaya tidak jadi masalah dikemudian hari,” tegas Den Hagabal.
Ditegaskan, musrembang distrik dan kabupaten tidak ada gunanya jika Bappeda menerapkan kebijakan seperti ini.
Atau, lanjut dia, jika memang aturan terbaru pagu anggaran tiap OPD bisa ditetapkan saja Bappeda tanpa melalui pembahasan, dia berharap agar disosialisasikan terlebih dahulu.
“Saya minta Bappeda bisa menjelaskan hal ini. Mau jadi apa kabupaten Mimika kalau pola kerja seperti ini. Tolong kasih OPD kesempatan supaya mereka bisa bekerja baik, merencanakan baik untuk membangun daerah ini,” harapnya.
Anggota lain Karel Gwijangge ketika dimintai komentarnya enggan memberikan pernyataan. “Sudah capai bicara soal kebijakan yang aneh-aneh di daerah ini,” ujarnya.(mar)
