Timika, fajarpapua.com – PT Freeport Indonesia, Kontraktor dan Privatisasi diminta memprioritaskan rekruitmen karyawan asli Papua atau yang sudah lama berdomisili di Papua. Faktanya, selama ini banyak karyawan yang didatangkan dari luar daerah.
Untuk itu Bupati, Wakil Bupati dan Dinas Tenaga Kerja diharapkan memantau perusahaan mana saja yang membuka kesempatan penerimaan tenaga kerja.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Mimika, Nataniel Mirib saat ditemui fajarpapua.com di Kantor DPRD, Senin (21/6) menuturkan setiap perusahaan wajib membuka lowongan kerja di Timika, dan setiap penerimaan karyawan baru perusahaan wajib berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika.
Pengalaman selama ini banyak perusahaan yang mendatangkan tenaga kerja dari luar padahal di Timika banyak pencari kerja yang menganggur.
“Perusahaan baru ada banyak, masalah tenaga kerja terlebih yang menimpa anak-anak Papua banyak yang masih menganggur. Makanya DinasTenaga Kerja harus keras dan ambil langkah tegas terhadap perusahaan-perusahaan dari luar yang mengabaikan anak- anak Papua yang bekerja di perusahaan mereka,” tukasnya.
Nataniel menyarankan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk memantau perkembangan kondisi perusahaan dari waktu ke waktu.
Apalagi dalam pembagian saham Mimika mendapat 7 persen berarti perusahaan tersebut tidak hanya milik Indonesia tapi milik pemerintah dan masyakarat Kabupaten Mimika.
“Secara tidak langsung sebelum masuk bermitra dengan PTFI perusahaan perusahaan dari luar wajib melapor dan berkoordinasi dengan bupati dan wakil bupati. Karena dengan kepemilikan saham 7 persen Pemerintah Kabupaten Mimika juga punya andil untuk mengatur perusahaan-perusahaan mitra PTFI yang tidak mengakomodir anak-anak Papua. Jadi bupati dan wakil bupati harus bicara keras soal keberpihakan pada putra putri Papua yang mencari pekerjaan,” harap Nataniel. (mar/feb)
