Timika, fajarpapua.com – DPRD Mimika menyoroti sebagian besar kebijakan Pemda Mimika yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat tanpa dikonsultasikan dengan dewan.
Hal tersebut dikemukakan Wakil Ketua Komisi C DPRD Mimika, Saleh Alhamid kepada wartawan di kantor DPRD Mimika, Senin (12/7).
Menurut Saleh, salah satu kebijakan yang tidak melalui konsultasi dengan DPRD adalah penutupan jalur Jalan Budi Utomo dari arah Horison Diana ke arah Hasanuddin.
Jalur ini, kata dia, tidak bisa ditutup sekaligus tapi harus melalui uji petik, uji publik dan ujicoba baru bisa diterapkan.
“Setidaknya ada hearing atau RDPD dengan dewan soal untung ruginya.
Pendapat dan pertimbangan dewan sebagai wakil rakyat bagaimana baru program itu boleh jalan,” ungkapnya.
Menurut Saleh, pentingnya meminta pertimbangan dewan apabila suatu kelak masyarakat protes atau demo dewan bisa menyampaikan jawaban sekaligus pertimbangan.
“Kalau masyarakat datang ke kantor dewan kami akan beritahu silahkan ke kantor Dinas Perhubungan. Penutupan jalan itu kalau saja persoalan ekonomi di jalan Yos Sudarso dan Ahmad Yani mati harus dimintai pertimbangan DPRD sebagai wakil rakyat,” tuturnya.
Saleh mengakui banyak keluhan warga mengenai rute terlalu jauh, banyak usaha warga di sekitar Budi Utomo yang anjlok. Semua itu harus direspon baik oleh pemerintah.
“Pemerintah buat kebijakan harus dengan pertimbangan matang bukan karena ekonomi saja tapi semua aspek. Kalau di Budi Utomo mati dan di dua jalan akan bangkit harus dianalisa kenapa demikian,” pungkasnya.
“Kami minta Dishub jelaskan kajian ekonomi seperti apa sehingga ruas jalan itu dibuat satu arah,” tegas Saleh.(mar)
