Timika, fajarpapua.com – Pelaksanaan Konvoi “Merah Putih” yang digelar oleh Ikatan Motor Indonesia (IMI) Mimika, Komunitas Roda Dua Timika (Karaka) yang dilepas oleh Sekda Mimika, Michael Gomar berjalan sukses.
Kegiatan yang diklaim untuk memperingati HUT RI ke 76 itu diikuti oleh kurang lebih 35 klub motor dengan rute seputar Kota Timika serta melalui beberapa venue yang akan digunakan pada PON XX Papua.
Namun meski sukses pelaksanaannya, namun kegiatan yang mengambil start dari area di depan Graha Eme Neme Yauware pada Minggu (15/8) juga mendapat kritikan dari berbagai elemen masyarakat.
Hal ini karena kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa tersebut dinilai bertentangan dengan perjuangan Tim Satgas Covid-19 yang terus berupaya menekan angka penularan virus yang sudah menjadi pandemik dalam 2 tahun terakhir.
Hal ini seperti ditulis oleh Noris Letsoin di WhatsApp Group Fajar Papua, Senin (16/8), menurutnya Konvoi Merah Putih tersebut seakan menandakan Timika sudah bebas Covid-19.
Ia mengatakan, seharusnya semua pihak menghormati upaya yang dilakukan untuk menghentikan penularan Covid-19 dan menghentikan aksi yang membuat virus tersebut terus menyebar.
“SEPERTIX TIMIKA SDH BEBAS COVID SAMPAI PEMERINTAH DAERAH MEMBUKA ACARA GEBYAR MERAH PUTIH SAMBIL ARAK ARAKAN KELILING KOTA TIMIKA SIO SJ ADA APA INI STOP CARI SENSASI SDH NANTI HABIS HARI KEMERDEKAAN MUNCUL LGI COVID MENINGKAT STOP BAKU TIPU SDH,” tulisnya.
Sementara Praktisi Hukum, Yoseph Temorubun SH mengatakan, seharusnya semua pimpinan daerah memahami instruksi terkait larangan kegiatan yang menimbulkan kerumunan.
Ia juga mempertanyakan kehadiran pejabat daerah di acara yang menimbulkan kerumunan dan tidak melakukan peneguran kepada penyelenggara.
“Semua Kepala Daerah harus melarang kegiatan kerumunan massa…? Kl pejabat yg hadir dlm kerumunan massa bgmn..?,” tanyanya.
Yoseph juga menegaskan, diijinkannya Konvoi Merah Putih ini juga bentuk diskriminatif karena beberapa waktu lalu kepolisian membubarkan aksi massa yang demo di Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika padahal hanya diikuti puluhan orang.
“sya mau tanya GMNI, PMII dn HMI MPO demo beberap bulan yg lalu dilarang dgn jumlah peserta demo tdk sampai 50 lbh trs yg konvoi dgn jumlah Klub Motor sebanyak 35 itu bgmn y..ada yg bs jawab..?,” tulisnya.
Dengan adanya ijin untuk Konvoi Merah Putih, Yoseph menegaskan, seharusnya Pemda Kabupaten Mimika tidak lagi melarang kegiatan warga.
“kedepan ada acara kerumunan masa Pemda Kab Mmk tdk boleh melarang kl larang tanya sj ke pejabat daerah Kab Mmk tdk usah banyak spekulasi dgn alibi yg tdk masuk akal..jgn main tebang pilih..itu namanya diskriminasi berkedok topeng,” tegasnya. (mas)
