BERITA UTAMAMIMIKApinpost

Terima Kunker Waket II DPRD Mimika, Warga Kapiraya Lapor Kadistrik Tidak di Tempat Tugas, Wilayah Dicaplok Deiyai

pngtree vector tick icon png image 1025736
17
×

Terima Kunker Waket II DPRD Mimika, Warga Kapiraya Lapor Kadistrik Tidak di Tempat Tugas, Wilayah Dicaplok Deiyai

Share this article
IMG 20211015 WA0060
Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanis Felix Heliyanan saat bertemu warga Kapiraya.

Timika, fajar papua.com – Wakil Ketua II DPRD Mimika, Yohanis Felix Helyanan,SE dalam Kunjungan Kerja (kunker) ke Kampung Kapiraya Distrik Mimika Barat Tengah, Kamis (14/10) menerima banyak masukan dan keluhan dari warga wilayah itu.

John Thie, demikian dia disapa mengatakan, keluhan yang disampaikan warga mulai dari pencaplokan wilayah kabupaten Mimika oleh masyarakat Kabupaten Deiyai, minimnya pembangunan infrastuktur kampung, tenaga medis, tenaga guru dan kepala distrik serta staf yang jarang berada di tempat tugas.

ads

John juga mengadakan pertemuan dengan Kepala Kampung, Bamuskam, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan seluruh masyarakat di Balai Kampung Kapiraya.

Aparat kampung yang hadir antara lain Kepala Kampung Kapiraya, Marius Upato, Kaur Kampung Tarsisius Ipiyaya serta tokoh masyarakat. Walaupun berlangsung singkat, namun antusiasme warga untuk bertemu pimpinan dewan itu sangat luar biasa.

Pada pertemuan itu John Thie menyampaikan terima kasih dan apresiasi pada kepala kampung, Bamuskam, tokoh masyarakat dan seluruh masyarakat Kampung Kapiraya yang telah menerima kedatangannya.

“Saya sudah cukup lama mau kesini, tapi baru kali ini saya bisa berkunjung dan melihat langsung kondisi kampung, kondisi masyarakat Kapiraya saat ini. Hari ini momen penting, sebagai wakil rakyat dan juga sebagai anak Mimika berkewajiban untuk bertemu langsung warga dan menerima semua masukan dan aspirasi yang disampaikan warga,” ujarnya.

Salah satu tokoh masyarakat Melkianor Minama meminta pemerintah Kabupaten Mimika segera mengambil langkah tegas terhadap pencaplokan wilayah Kapiraya oleh kabupaten tetangga Deiyai.

“Kami minta pemerintah segera menyelesaikan masalah pencaplokan dari kampung yang sekarang jadi bagian dari Kabupaten Deiyai, kami warga disini tidak mengerti. Kenapa ada kampung dari kabupaten lain bisa berada berdekatan dengan kampung Kapiraya, sebentar lagi akan ada pemekaran provinsi. Mohon persoalan penyerobotan wilayah kabupaten Mimika segera diselesaikan sebelum pemekaran Provinsi Papua Tengah. Ini sangat urgent dan butuh langkah tegas dari Pemkab Mimika,” kata Melkianor kepada John Thie.

Warga lain, Silvester Tiripo menyampaikan keluhannya tentang minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap kampung Kapiraya dan kurangnya perhatian keberlangsungan hidup bagi warga wilayah itu.

“Kami yang berada di Kampung Kapiraya ini seperti bukan bagian dari kabupaten Mimika, perhatian pemerintah sangat kurang sekali. Terutama soal kebutuhan perumahan layak huni untuk warga, pelayanan tenaga kesehatan yang sudah tidak berjalan lebih dari tiga bulan. Tenaga guru yang hanya satu orang, dan pelayanan staf di kantor distrik Mimika Barat Tengah yang tidak maksimal. Kami mohon pemerintah bisa tambah tenaga guru 2 ASN dan 3 tenaga medis, biar warga disini bisa terlayani dari sisi kesehatan dan anak-anak kami bisa menimba ilmu dengan baik,” kata dia.

Selain itu, Silvester meminta agar pemerintah daerah menunjuk kepala distrik yang bertugas di Distrik Mimika Barat Tengah adalah benar-benar Kadistrik yang mau membangun wilayah itu.

“Kami warga kampung Kapiraya minta Bupati agar penunjukkan kepala distrik harus benar-benar punya komitmen untuk bekerja dan membangun seluruh kampung yang ada di distrik Mimika Barat Tengah. Kami butuh pejabat yang bisa memajukan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Mohon ini jadi perhatian dan bisa disampaikan kepada bupati,” harapnya.

Sementara Tarsisius Ipiyaya meminta pemkab Mimika serius dan fokus membangun kampung dengan menyediakan infrastruktur jalan, jembatan maupun fasilitas perumahan dan balai kampung.

“Kondisi balai kampung kami sudah rusak parah, mohon ini menjadi perhatian. Pembangunan di desa juga harus menjadi prioritas pemerintah, kami seperti tidak pernah diperhatikan. Dari dulu kami hanya tinggal begini saja,” katanya.(mar)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *